PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,458 triliun. Hal ini menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi lebih sempit, sehingga memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa tekanan keuangan tersebut tidak hanya berasal dari pengurangan dana transfer, tetapi juga dari kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran sejumlah kegiatan pembangunan tahun 2025 yang baru bisa direalisasikan pada Januari 2026. “Tahun 2025 hampir ada Rp 600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan di bulan Januari tahun 2026, sehingga hampir Rp 3 triliun itu dana 2026 mengalami hilang,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jabar masih harus membayar cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya hampir Rp 600 miliar setiap tahun. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran hampir Rp 50 miliar per tahun untuk pembiayaan Masjid Aljabar serta sekitar Rp 100 miliar per tahun untuk operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Hingga saat ini, Pemprov Jabar masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 300 miliar.
Peningkatan Anggaran Pembangunan
Meskipun menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa anggaran pembangunan di Jawa Barat justru mengalami peningkatan signifikan. “Beban ini cukup berat, tetapi anggaran pembangunan mengalami peningkatan tajam. Contoh kecil saja, alokasi jalan yang dulu Rp 3,5 triliun sekarang menyentuh angka Rp 4,5 triliun. Bukannya turun tapi naik, ditambah belanja lainnya juga mengalami peningkatan,” terang Dedi.
Untuk menjaga keseimbangan APBD, Pemprov Jabar menerapkan kebijakan penghematan ketat pada belanja nonprioritas. Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah juga memangkas kegiatan seremonial. Pada 2026, Pemprov Jabar hanya akan menyelenggarakan dua kegiatan seremonial, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
Penghematan Anggaran
Efisiensi juga dilakukan pada anggaran jamuan tamu dan konsumsi kegiatan. Anggaran makan dan minum yang sebelumnya mencapai Rp 3,5 miliar per tahun dipangkas menjadi Rp 500 juta dan hanya difokuskan untuk dua agenda tersebut. “Kami hanya menyediakan air putih saja karena jamuan tamu atau makan minum. Yang biasa kami siapkan untuk tamu dan berbagai kegiatan dari Rp 3,5 miliar kami turunkan hanya Rp 500 juta dalam setahun itu pun hanya untuk fokus Agustusan dan hari jadi,” tutur Dedi.
Di sisi lain, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan penghematan dimulai dari dirinya sebagai gubernur. Ia menyebut telah menghapus sejumlah fasilitas dinas, termasuk baju dinas dan kendaraan dinas, serta tidak lagi menggunakan anggaran perjalanan dinas pada 2026. “Gubernur sendiri secara personal sudah menghapus baju dinas, sudah menghapus kendaraan dinas dan saat ini 2026 kami menghapus perjalanan dinas. Dulu ada Rp 1,5 miliar perjalanan dinas diturunkan menjadi Rp 150 juta. Tahun 2026 ini saya tidak menggunakan lagi dana perjalanan dinas pemerintah,” tutur Dedi.
Langkah Efisiensi dan Penghematan
Pemprov Jabar juga melakukan efisiensi pada berbagai bidang lainnya. Salah satunya adalah pengurangan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban anggaran yang semakin berat. Selain itu, kegiatan seremonial yang sebelumnya lebih banyak dipangkas agar fokus pada kegiatan yang benar-benar penting dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dedi Mulyadi menilai bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah yang seremonial hanya dua, yakni peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Kedua kegiatan tersebut tetap perlu dilaksanakan karena berkaitan dengan spirit kebangsaan dan identitas daerah.***
