PARLEMENTARIA.ID – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat kerja sama dengan pihak Norwegia dalam menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO2 setara dari proyek energi terbarukan. Kerja sama ini dilakukan melalui kesepakatan kerangka kerja antara PT Perusahaan Listrik Negara dan Global Green Growth Institute.
Pengesahan dokumen tersebut menjadi alat penting dalam menyambut perjanjianMitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang direncanakan ditandatangani pada akhir Desember 2025. Hanif menyatakan hal ini menjadi tanda kuat bagi investor global dan pemerintah di berbagai negara untuk membentuk kemitraan. Bukan hanya berasal dari Norwegia, menurut Hanif, telah banyak penawaran kerja sama yang masuk ke Indonesia.
Hanif menyatakan bahwa Indonesia saat ini terus berupaya memperkenalkan karbon dengan integritas tinggi kepada dunia internasional. Ia menilai bahwa kerja sama menjadi faktor penting dalam mendorong agenda yang dianggap mampu menjembatani pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan perubahan iklim.
“Membangun kredibilitas karbon ini memerlukan waktu yang lama, dibangun berdasarkan kepercayaan,” ujar Hanif kepada PARLEMENTARIA.ID, saat diwawancarai di tengah acara COP30 di Brasil.
Di sisi lain, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Indonesia dalam memimpin inisiatif perdagangan karbon yang bersih dan transparan di skala internasional.
“Indonesia telah menunjukkan kesiapan dan kemampuan politiknya dalam memimpin inisiatif karbon yang bersih dan transparan,” ujar Eriksen.
Potensi Besar
Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell, melihat potensi Indonesia sebagai pemimpin di masa depan energi bersih global berdasarkan sumber daya dan semangat yang dimilikinya.
“Sejak meluncurkan sistem perdagangan karbon nasional tahun lalu, Indonesia kembali menunjukkan komitmen untuk mendorong perubahan nyata,” katanya.
Stiell menambahkan, mulai berlakunya mekanisme kredit Perjanjian Paris akan mendorong Indonesia untuk meningkatkan ambisi dalam rencana iklimnya. Stiell menyatakan bahwa pihaknya siap membantu Indonesia dalam memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Stiell juga sempat menyampaikan dukungannya terhadap Indonesia dalam mencapai keseimbangan antara manfaat keuangan dengan integritas lingkungan.
“Negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah pantas mendapatkan dukungan dalam membangun sistem pasar karbon yang dapat dipercaya dan terbuka,” katanya, dilaporkan dari situs KLH/BPLH.
Jenis perdagangan luar negeri antara pemerintah Indonesia dan Norwegia ini merupakan bentuk kerja sama internasional yang harus dijalankan sesuai dengan aturan global yang berlaku.corresponding adjustmentatau perbaikan keseimbangan antara NDC penjual dan pembeli setelah transaksi perdagangan.
Untuk memastikan keandalan dan integritas perdagangan karbon lintas batas, KLH bertanggung jawab dalam menyusun tata kelola serta prosedur pelaksanaan berdasarkan kerangka kerja dari Pasal 6 Perjanjian Paris. Sesuai dengan petunjuk Peraturan Presiden terbaru (110/2025), Indonesia saat ini juga memiliki Komite Penyelenggara yang memperkuat sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pasar karbon. ***
