PARLEMENTARIA.ID – Komisi B DPRD Jember mengungkapkan kekhawatiran terkait penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mereka menilai bahwa alokasi dana tersebut perlu disesuaikan agar lebih efektif dan merata, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi seluruh sektor yang terkait.
Peninjauan Anggaran JFC dan Jember Fashion Week
Salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) adalah rencana penambahan anggaran untuk Jember Fashion Carnival (JFC). Tahun lalu, anggaran untuk acara ini ditetapkan sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, pada tahun 2026, ada usulan penambahan hingga Rp 2 miliar. Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyatakan bahwa hal ini tidak perlu dilakukan karena JFC telah berjalan secara mandiri sejak awal. Ia menyoroti bahwa kegiatan-kegiatan lain yang juga berkaitan dengan seni dan budaya tidak mendapatkan dukungan anggaran yang cukup.
Selain itu, Jember Fashion Week juga menjadi fokus pembahasan. Komisi B memandang bahwa anggaran sebesar Rp 100 juta sudah cukup, mengingat adanya kemiripan antara Jember Fashion Week dan JFC dalam hal penyelenggaraan. Keduanya sama-sama menampilkan peragaan busana.
Pengaruh Anggaran Terhadap Seniman Lokal
Masalah anggaran yang tidak merata juga berdampak pada seniman lokal. Banyak dari mereka tidak bisa menjalankan kegiatan karena tidak memiliki dukungan dana. Akibatnya, mereka harus melakukan pertunjukan secara mandiri dengan tampilan sederhana.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bobby Ari Sandi, menyikapi wacana penyelarasan anggaran tersebut tanpa menolak. Ia menjelaskan bahwa penambahan anggaran untuk JFC memang diperlukan karena ada beberapa kegiatan yang membutuhkan dana besar, seperti pemakaian kereta yang digunakan dalam rangkaian acara JFC. Meskipun demikian, ia tetap bersedia bekerja sama dengan DPRD untuk mencari solusi terbaik.
Langkah yang Diharapkan
Komisi B DPRD Jember berharap agar anggaran yang ada dapat dimaksimalkan dan didistribusikan secara merata. Hal ini bertujuan agar semua sektor seni dan budaya bisa terakomodir. Selain itu, mereka juga menyarankan agar kegiatan yang tidak memiliki anggaran besar bisa tetap dilaksanakan dengan dukungan yang lebih baik.
Tantangan dan Solusi
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran meliputi ketidakmerataan distribusi dan keterbatasan dana. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kegiatan seni dan budaya di Jember bisa berkembang secara berkelanjutan.
Komentar dari Pihak Terkait
Pihak terkait seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyampaikan pandangan mereka. Mereka menekankan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan anggaran agar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan ini, para anggota DPRD dan pejabat dinas berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem anggaran agar lebih transparan dan efisien. Dengan begitu, potensi pariwisata dan kebudayaan di Jember bisa lebih optimal. ***
