PARLEMENTARIA.ID –
Kinerja DPR dalam Pengawasan Anggaran: Prestasi Gemilang atau Masalah Klasik?
Uang rakyat adalah amanah suci. Setiap rupiah yang terkumpul dari pajak dan sumber pendapatan negara lainnya adalah milik kita bersama, yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan publik. Di sinilah peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi krusial, khususnya dalam fungsi pengawasan anggaran. Mereka adalah "penjaga gawang" keuangan negara, yang bertugas memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara efisien, tepat sasaran, dan akuntabel.
Namun, bagaimana sesungguhnya kinerja DPR dalam menjalankan amanah besar ini? Apakah mereka berhasil mencatatkan prestasi gemilang yang patut diacungi jempol, atau justru terjebak dalam masalah-masalah klasik yang terus berulang? Mari kita bedah lebih dalam.
Mandat Konstitusional: Lebih dari Sekadar "Ketok Palu"
Sebelum kita menilai, penting untuk memahami apa sebenarnya tugas DPR terkait anggaran. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membentuk undang-undang), anggaran (menetapkan APBN), dan pengawasan (mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN). Dalam konteks anggaran, peran DPR tidak hanya sebatas menyetujui atau "ketok palu" Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah.
Lebih dari itu, DPR terlibat aktif dalam:
- Penyusunan dan Pembahasan APBN: Bersama pemerintah, DPR membahas detail alokasi anggaran, mulai dari belanja kementerian/lembaga hingga dana transfer ke daerah. Ini adalah tahap di mana mereka bisa menyuarakan prioritas rakyat dan memastikan alokasi yang adil.
- Pengesahan APBN: Setelah melalui pembahasan panjang, DPR mengesahkan RAPBN menjadi APBN yang berlaku selama satu tahun fiskal.
- Pengawasan Pelaksanaan APBN: Ini adalah inti dari topik kita. DPR wajib mengawasi bagaimana pemerintah membelanjakan anggaran yang sudah disahkan. Apakah sesuai rencana? Apakah ada penyimpangan? Apakah hasilnya efektif?
Untuk menjalankan fungsi pengawasan ini, DPR memiliki berbagai alat, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian/lembaga, pembentukan panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus), hingga penggunaan hak interpelasi atau hak angket jika ditemukan indikasi penyimpangan serius.
Sisi Prestasi: Ketika Pengawasan Anggaran Berbuah Positif
Tidak adil rasanya jika kita hanya melihat sisi negatif. Dalam beberapa kesempatan, kinerja DPR dalam pengawasan anggaran patut diapresiasi.
Pertama, Menyelamatkan Anggaran dari Proyek Tak Prioritas. Ada kalanya DPR berhasil menggagalkan atau merevisi alokasi anggaran untuk proyek-proyek yang dinilai tidak mendesak atau kurang bermanfaat bagi rakyat. Misalnya, memangkas anggaran perjalanan dinas yang berlebihan, menolak usulan pengadaan barang mewah, atau mengalihkan dana dari pembangunan fisik yang kurang relevan ke sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial. Ini menunjukkan bahwa mekanisme check and balance bekerja.
Kedua, Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas. Melalui rapat-rapat terbuka dan desakan kepada pemerintah, DPR seringkali berhasil mendorong keterbukaan informasi anggaran. Mereka menuntut penjelasan detail mengenai penggunaan dana, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik. Beberapa undang-undang yang lahir dari inisiatif DPR juga turut memperkuat kerangka hukum untuk transparansi anggaran.
Ketiga, Memperjuangkan Aspirasi Daerah dan Kelompok Rentan. Anggota DPR, yang mewakili daerah pemilihannya, kerap menjadi corong aspirasi terkait kebutuhan anggaran di daerah. Mereka bisa memperjuangkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur lokal, bantuan sosial, atau program pemberdayaan masyarakat di wilayah yang selama ini terpinggirkan.
Keempat, Mengidentifikasi Potensi Inefisiensi. Dalam proses pengawasan, DPR seringkali menemukan indikasi inefisiensi atau pemborosan anggaran di berbagai kementerian/lembaga. Laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang disampaikan ke DPR menjadi pijakan penting untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan mendesak perbaikan.
Sisi Masalah: Tantangan dan Kritik yang Mengemuka
Namun, di balik capaian positif, kinerja pengawasan anggaran DPR juga tidak luput dari kritik dan menghadapi berbagai tantangan serius. Ini adalah "masalah klasik" yang seringkali menjadi sorotan publik.
Pertama, Politisasi Anggaran (Pork-Barrel Politics). Salah satu kritik paling tajam adalah adanya praktik politisasi anggaran, di mana alokasi dana tidak murni berdasarkan kebutuhan atau prioritas nasional, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau daerah pemilihan anggota DPR tertentu. Ini bisa berujung pada proyek-proyek yang tidak efisien atau bahkan "proyek titipan" yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Kedua, Lemahnya Kedalaman Pengawasan dan Kapasitas Teknis. Anggaran negara sangat kompleks. Banyak pihak menilai bahwa anggota DPR, atau bahkan staf ahli mereka, seringkali tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk memahami detail-detail anggaran yang rumit. Akibatnya, pengawasan menjadi kurang mendalam dan lebih fokus pada hal-hal permukaan, atau bahkan terbawa arus politisasi.
Ketiga, Minimnya Tindak Lanjut dan Sanksi. Ketika DPR menemukan adanya penyimpangan atau inefisiensi, seringkali tindak lanjutnya kurang tegas. Rekomendasi yang diberikan tidak selalu dipatuhi oleh pemerintah, dan sanksi yang dijatuhkan (jika ada) cenderung lemah. Ini membuat fungsi pengawasan DPR terasa "ompong" dan kurang memiliki daya paksa.
Keempat, Transparansi Internal DPR yang Masih Kurang. Ironisnya, di tengah tuntutan transparansi kepada pemerintah, DPR sendiri seringkali dikritik karena kurang transparan dalam alokasi dan penggunaan anggaran internal mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas mereka dalam menuntut transparansi dari pihak lain.
Kelima, Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan. Sayangnya, proses pengawasan anggaran juga rentan terhadap praktik korupsi dan konflik kepentingan. Beberapa kasus korupsi yang terungkap di masa lalu melibatkan anggota DPR dalam "permainan" anggaran, seperti suap terkait pengesahan proyek atau pengalihan alokasi dana.
Mencari Titik Tengah: Rekomendasi untuk Perbaikan
Melihat kompleksitas ini, sulit untuk mengatakan bahwa kinerja DPR dalam pengawasan anggaran adalah murni prestasi atau murni masalah. Realitanya adalah perpaduan keduanya. Ada upaya positif, namun juga ada celah dan tantangan besar yang harus dihadapi.
Untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong DPR agar bisa berfungsi lebih optimal sebagai "penjaga gawang" keuangan negara, beberapa langkah perbaikan perlu dilakukan:
- Peningkatan Kapasitas Anggota dan Staf Ahli: Investasi pada pelatihan dan pengembangan kapasitas teknis anggota DPR dan staf pendukung mereka adalah kunci. Mereka perlu dibekali pemahaman mendalam tentang ekonomi, keuangan publik, dan analisis kebijakan anggaran.
- Penguatan Independensi dari Kepentingan Politik: Mendorong anggota DPR untuk lebih fokus pada kepentingan publik daripada kepentingan partai atau kelompok adalah tantangan besar yang membutuhkan sistem etika yang kuat dan sanksi tegas.
- Transparansi yang Lebih Luas: Tidak hanya pemerintah, DPR sendiri juga harus lebih transparan dalam setiap tahapan pembahasan dan pengawasan anggaran, termasuk anggaran internal mereka.
- Partisipasi Publik yang Lebih Bermakna: Membuka ruang bagi masyarakat sipil dan akademisi untuk memberikan masukan dan mengawasi proses anggaran dapat menjadi tekanan positif bagi DPR.
- Penguatan Peran BPK: DPR harus lebih serius menindaklanjuti temuan-temuan BPK dan memastikan pemerintah menjalankan rekomendasi perbaikan.
- Sistem Sanksi yang Tegas: Harus ada mekanisme sanksi yang jelas dan tegas bagi anggota DPR atau pihak eksekutif yang terbukti menyalahgunakan anggaran.
Kesimpulan
Kinerja DPR dalam pengawasan anggaran adalah sebuah dinamika yang terus berkembang. Ia adalah cerminan dari kompleksitas politik dan birokrasi di sebuah negara demokratis. Ada momen-momen di mana mereka berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, menyelamatkan uang rakyat, dan memperjuangkan keadilan. Namun, tak jarang pula mereka terjebak dalam pusaran politisasi, kurangnya kapasitas, dan bahkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Pada akhirnya, untuk menuju kinerja pengawasan anggaran yang lebih baik, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen, baik dari internal DPR, pemerintah, maupun partisipasi aktif dari masyarakat. Uang rakyat terlalu berharga untuk tidak diawasi dengan seksama. Ini adalah perjuangan berkelanjutan yang membutuhkan kesadaran, integritas, dan keberanian dari semua pihak. Apakah ini prestasi atau masalah? Jawabannya ada di tangan kita semua, untuk terus mengawal dan menuntut pertanggungjawaban.
