PARLEMENTARIA.ID –
Kebijakan Publik dan Keadilan Gender di Indonesia: Membangun Fondasi Kesetaraan untuk Semua
Pernahkah Anda berpikir mengapa beberapa isu sosial terasa begitu sulit diatasi, meskipun sudah ada berbagai upaya? Seringkali, jawabannya terletak pada bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan apakah kebijakan tersebut benar-benar adil bagi semua, termasuk bagi perempuan dan kelompok gender lainnya. Di Indonesia, perjalanan menuju keadilan gender melalui kebijakan publik adalah sebuah narasi panjang yang penuh harapan, tantangan, dan kemajuan yang patut kita pahami bersama.
Apa Itu Keadilan Gender dan Mengapa Penting dalam Kebijakan?
Keadilan gender bukanlah sekadar kesetaraan angka, melainkan tentang memastikan setiap individu, terlepas dari jenis kelaminnya, memiliki hak, kesempatan, akses, dan perlindungan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Ini berarti tidak ada diskriminasi atau hambatan struktural yang menghalangi seseorang untuk mencapai potensi penuhnya hanya karena identitas gendernya.
Dalam konteks kebijakan publik, prinsip keadilan gender sangat krusial. Kebijakan yang "netral gender" sekalipun seringkali secara tidak sadar dapat memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Misalnya, kebijakan ekonomi yang tidak mempertimbangkan peran ganda perempuan dalam rumah tangga dan pekerjaan dapat secara tidak langsung membatasi partisipasi ekonomi mereka. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang dengan lensa gender yang tajam, mampu melihat dampak berbeda pada laki-laki dan perempuan, serta secara proaktif menghilangkan hambatan berbasis gender.
Langkah Maju Indonesia: Dari Regulasi hingga Institusi
Indonesia telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam upaya mewujudkan keadilan gender. Fondasinya kokoh dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Dari sana, berbagai regulasi telah lahir, seperti:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT): Regulasi ini menjadi payung hukum penting untuk melindungi korban kekerasan domestik, yang mayoritas adalah perempuan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): Sebuah terobosan besar yang memberikan kerangka hukum komprehensif untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA): Sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus bertugas mengadvokasi, merumuskan, dan mengoordinasikan kebijakan terkait perempuan dan anak.
- Strategi Nasional dan Rencana Aksi: Berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional telah mengintegrasikan perspektif gender, mendorong kesetaraan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.
Melalui kebijakan-kebijakan ini, kita melihat kemajuan nyata. Angka partisipasi perempuan dalam pendidikan terus meningkat, representasi perempuan di parlemen mulai menunjukkan tren positif (meskipun masih jauh dari ideal), dan kesadaran publik terhadap isu kekerasan berbasis gender semakin tinggi.
Tantangan yang Masih Membayangi: Implementasi dan Budaya
Meskipun fondasi hukum sudah kuat, perjalanan masih panjang. Tantangan terbesar seringkali terletak pada implementasi kebijakan di lapangan. Hukum yang baik tidak akan efektif tanpa penegakan yang kuat, anggaran yang memadai, dan kapasitas aparat yang terlatih.
Selain itu, faktor budaya dan sosial masih menjadi hambatan signifikan. Norma patriarki yang mengakar kuat di beberapa wilayah masih membatasi peran perempuan, mendikte ruang gerak mereka, dan bahkan membenarkan bentuk-bentuk diskriminasi. Stereotip gender seringkali menghambat perempuan untuk berkarier di bidang tertentu atau bahkan berbicara di ruang publik. Isu seperti pernikahan anak, kesenjangan upah, dan beban kerja domestik yang tidak proporsional masih menjadi PR besar.
Kita juga menghadapi tantangan baru, seperti kekerasan berbasis gender online, yang menuntut adaptasi kebijakan dan respons yang cepat dari pemerintah dan masyarakat.
Peran Kita dalam Membangun Indonesia yang Lebih Adil
Mewujudkan keadilan gender melalui kebijakan publik bukanlah tugas pemerintah semata. Ini adalah tanggung jawab kolektif. Sebagai warga negara, kita bisa berperan aktif dengan:
- Meningkatkan kesadaran: Mempelajari dan menyebarkan informasi tentang keadilan gender dan pentingnya kebijakan yang inklusif.
- Berpartisipasi aktif: Mengambil bagian dalam diskusi publik, memberikan masukan pada rancangan kebijakan, dan mendukung organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang ini.
- Mengawasi implementasi: Memastikan bahwa kebijakan yang sudah ada benar-benar dijalankan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- Menjadi agen perubahan: Memulai perubahan dari lingkungan terdekat, baik di rumah, tempat kerja, maupun komunitas, dengan menantang stereotip dan mempromosikan kesetaraan.
Kebijakan publik yang adil gender adalah investasi krusial bagi masa depan Indonesia yang lebih kuat, sejahtera, dan harmonis. Dengan komitmen bersama, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan, tanpa terkenduali. Mari terus bergerak maju, membangun fondasi kesetaraan untuk semua.
