PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah daerah Jawa Timur (Jatim) mengambil langkah tegas dalam menangani isu kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji acak terhadap sampel bahan bakar Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah ini dilakukan setelah maraknya keluhan masyarakat tentang dugaan penurunan kualitas bahan bakar tersebut.
Keluhan Masyarakat Terkait BBM
Anggota DPRD Jatim, Erick Komala, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat yang merasa kualitas Pertalite berbeda dari biasanya. Beberapa pengguna mengeluhkan mesin motor terasa lebih berat, konsumsi bahan bakar lebih boros, hingga tampilan bensin yang tampak lebih keruh. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kualitas BBM yang digunakan oleh masyarakat.
Permintaan DPRD untuk Transparansi Hasil Uji
Erick Komala menegaskan bahwa DPRD Jatim akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala serupa. Ia menekankan pentingnya transparansi hasil uji kualitas Pertalite kepada publik. Jika terbukti ada masalah dalam distribusi atau pencampuran yang tidak sesuai standar, maka harus segera diperbaiki demi melindungi konsumen.
Tiga Hal Utama yang Diminta DPRD
DPRD Jatim akan meminta klarifikasi resmi dari Pertamina terkait tiga hal utama, yaitu:
1. Kepastian spesifikasi teknis Pertalite yang beredar di Jawa Timur.
2. Kemungkinan adanya perubahan formula atau penambahan bioetanol.
3. Prosedur pengawasan dan distribusi BBM di SPBU agar tidak terjadi kontaminasi air atau penurunan mutu.
Dampak pada Masyarakat
Keluhan masyarakat muncul secara meluas di berbagai wilayah, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, hingga Banyuwangi. Salah satu aduan masyarakat disampaikan oleh warga bernama Fabian melalui aplikasi CUAN (Curhat’o Nang Dewan) milik DPRD Jatim. Fabian mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit ditambah lagi dengan masalah BBM membuat banyak orang kesulitan. Motor mogok, mereka tidak bisa bekerja, dan meminta pemerintah menindak tegas Pertamina serta memberikan kebijakan yang pro rakyat kecil.
Peran Pertamina dan Instansi Terkait
Pertamina diminta untuk segera memberi penjelasan terbuka mengenai isu kualitas BBM. Menurut Erick Komala, bahan bakar merupakan kebutuhan vital masyarakat, sehingga isu ini perlu segera ditindaklanjuti oleh Pertamina dan instansi terkait. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses distribusi BBM agar tidak terjadi kontaminasi atau penurunan mutu.
Penutup
DPRD Jatim tetap berkomitmen untuk memantau perkembangan isu BBM dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas BBM yang aman dan dapat dipercaya bagi masyarakat Jawa Timur.
