PARLEMENTARIA.ID – Intelektual Papua Tengah, Martinus M Maisini, menilai aksi ribuan warga Intan Jaya, Selasa (28/10/2025) merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah atas konflik berkepanjangan.
Aksi damai yang digelar di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, tersebut menuntut keadilan atas berbagai kasus kekerasan yang terjadi sejak 2019 di tanah leluhur mereka.
Dalam aksi damai itu, massa menuntut pengusutan tuntas kasus Soanggama Berdarah, penarikan pasukan militer nonorganik, serta penghentian praktik militerisasi di wilayah adat.
Mereka juga menolak eksploitasi tambang, mengecam kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dianggap gagal melindungi masyarakat adat, dan mendesak penegakan hukum atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, warga meminta agar 15 Oktober ditetapkan sebagai hari peringatan tragedi Soanggama Berdarah yang dianggap simbol penderitaan rakyat Intan Jaya.
Martinus mengatakan, tindakan tersebut merupakan suara murni rakyat yang meminta perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah.
“Sejak 2019 hingga 2025, warga sipil dan aparat TNI sama-sama menjadi korban dalam konflik bersenjata,” kata Martinus di Nabire, Rabu (29/10/2025).
Ia meminta Bupati Intan Jaya tidak tinggal diam, melainkan menerima dan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat kepada gubernur dan pemerintah pusat.
“Bupati harus aktif mencari pola untuk menjaga keamanan agar tidak ada lagi korban jiwa,” ujarnya.
Martinus juga menilai pentingnya pengakuan terbuka dari bupati kepada masyarakat dan keluarga korban, termasuk para prajurit TNI yang gugur dalam menjalankan tugas.
“Langkah tersebut mampu mengobati rasa kecewa rakyat dan memulihkan keyakinan mereka terhadap negara,” tutupnya. (*)
