PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah daerah Jawa Barat mengambil langkah inovatif dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi sebagian besar pegawai Sekretariat DPRD Jawa Barat. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada November 2025 dan menjadi bagian dari strategi penghematan anggaran yang direncanakan untuk tahun 2026.
Penerapan WFH Secara Bergilir
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, menjelaskan bahwa skema WFH akan diterapkan secara bergilir. Sebanyak 133 pegawai akan terlibat dalam uji coba ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi konsumsi listrik, air, dan internet. Dengan membatasi jumlah pegawai yang hadir di kantor, pihak DPRD berharap dapat menciptakan efisiensi tanpa mengorbankan produktivitas.
Penghematan Anggaran dengan Rasio 5:1
Selain kebijakan WFH, DPRD Jawa Barat juga akan membatasi jumlah personel pendukung dalam kegiatan fasilitasi anggota dewan. Mekanismenya menggunakan rasio 5:1, artinya setiap lima anggota dewan hanya difasilitasi oleh satu orang. Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya perjalanan dinas dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
Hak Pegawai Tetap Terjaga
Meski ada penyesuaian pola kerja, hak pegawai tetap dijamin. Tidak ada pemotongan gaji bagi mereka yang bekerja dari rumah. Dodi menegaskan bahwa pegawai maksimal 50 persen sisanya akan bekerja dari rumah, dan gajinya tetap dibayarkan sesuai ketentuan.
Optimalkan Sumber Energi
Efisiensi tidak hanya dilakukan melalui WFH. DPRD Jawa Barat juga akan menerapkan beberapa langkah penghematan operasional lainnya. Beberapa di antaranya meliputi:
- Memaksimalkan penggunaan panel surya untuk kebutuhan listrik.
- Menghentikan penggunaan internet berbayar dan beralih ke jaringan dari Kominfo.
- Menggunakan air tanah untuk mengurangi biaya pemakaian air.
Program efisiensi ini akan diuji coba pada November 2025 sebelum diberlakukan penuh pada 2026. Dodi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan administrasi maupun dukungan terhadap kinerja lembaga. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama.
Prioritas Kualitas Layanan
Dodi menyatakan bahwa efisiensi bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru, efisiensi menjadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Kesiapan Teknologi dan Infrastruktur
Selain penghematan anggaran, DPRD Jawa Barat juga akan memastikan kesiapan teknologi dan infrastruktur. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendukung sistem kerja hybrid yang akan diterapkan. Dengan adanya peningkatan kapasitas teknologi, pekerja dapat tetap melakukan tugasnya secara efisien meskipun bekerja dari rumah.
Kesimpulan
Inisiatif efisiensi yang diambil oleh DPRD Jawa Barat menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan hemat. Dengan kombinasi kebijakan WFH, penghematan anggaran, dan peningkatan kualitas layanan, DPRD Jawa Barat berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
