PARLEMENTARIA.ID – Kehidupan di Jakarta tidak selalu diiringi oleh harga kebutuhan pokok yang tinggi. Meskipun kenaikan harga barang masih bisa dikendalikan, penduduk kota terus mencari cara baru agar tetap bisa bertahan hidup dengan penghasilan yang dimiliki.
Seorang pegawai swasta bernama Yanto (31) contohnya, telah lebih dari lima tahun mencari keberuntungan di Jakarta. Ia tetap tinggal di kamar kos dengan mengandalkan pekerjaan yang sama dan penghasilan sebesar Upah Minimum Regional (UMR).
“Belum pernah meningkat secara signifikan,” katanya kepada PARLEMENTARIA.ID.
Ia mengakui kesulitan dalam mencari pekerjaan baru dengan penghasilan yang lebih tinggi, terutama karena adanya berbagai aturan batas usia maksimal dalam lowongan kerja.
Namun, ia tidak pernah berhenti dan terus berusaha mengencangkan ikat pinggang agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apalagi, ia juga mengakui perlu menyisihkan pendapatannya untuk membantu keuangan keluarganya di kampung halamannya.
“Sebenarnya yang sulit adalah menabung, jika untuk kebutuhan hidup saja sudah cukup,” katanya.
Gaya Hidup Mempengaruhi Kebiasaan Membeli
Direktur Kebijakan dan Program Pusat Studi Kebijakan Prasasti, Piter Abdullah Redjalam, menjelaskan bahwa secara alami, harga bahan pokok memang cenderung naik. Oleh karena itu, muncul dorongan untuk adanya kenaikan upah minimum. Tujuan dari hal ini adalah untuk menyeimbangkan kenaikan harga tersebut.
“Hanya saja kini gaya hidup juga turut berperan. Gaya hidup tersebut menyebabkan naiknya kebutuhan hidup. Dari yang sebelumnya tidak memerlukan pulsa, sekarang sudah membutuhkannya. Meskipun inflasi relatif rendah, gaya hidup membuat biaya hidup kita menjadi lebih tinggi,” ujarnya akhir Desember lalu.
Menurut Piter, masyarakat perlu diingatkan bahwa gaya hidup seharusnya tidak menyebabkan kesulitan finansial bagi mereka.
“Kita perlu menjalani kehidupan sesuai dengan kemampuan kita yang sebenarnya,” tambahnya.
Piter mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar terbiasa hidup sesuai dengan kemampuan mereka. Ia berharap masyarakat tidak hidup hanya karena terdorong oleh gaya hidup tertentu.
Ia memberikan contoh, saat ini banyak aktivitas yang bisa menjadi sumber pengeluaran baru bagi masyarakat jika tidak diatur, misalnya bermain padel hingga duduk di kafe.
Hidup di Jakarta Mahal?
Selain itu, Piter menyampaikan bahwa tinggal di Jakarta masih cukup terjangkau jika dibandingkan dengan kota-kota lain di ASEAN.
“Jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, saya melihat bahwa kita tidak terlalu mahal, untuk kehidupan sehari-hari, tetapi untuk gaya hidup berbeda. Untuk kehidupan, menurut saya di Jakarta masih relatif murah dibandingkan Asia Tenggara,” ujarnya.
Ia memberikan contoh, biaya makan dalam sehari di Indonesia masih bisa dilakukan dengan pengeluaran sebesar Rp 50.000.
Berbeda sedikit, Ekonom sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan bahwa biaya hidup khususnya di Jakarta memang bisa dikatakan tinggi.
Eko berpendapat bahwa saat ini, biaya hidup di Jakarta tergolong tinggi.
“Secara umum pengeluaran untuk kehidupan di Jakarta tergolong mahal,” katanya.
Di sisi lain, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa di Jakarta, tekanan kenaikan biaya hidup terlihat dari inflasi makanan dan minuman yang mencapai 3,94 persen pada November 2025 dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, inflasi terkait perumahan, air, dan listrik mencapai 3,21 persen.
“Kehidupan di Jakarta semakin sulit bagi kalangan menengah,” katanya.
Biaya Hidup di Jakarta Berada di Peringkat Kelima se-ASEAN
Bhima mengatakan, biaya hidup di Jakarta berdasarkan peringkat biaya hidup kota global Mercer 2024, menempati posisi kelima termahal di antara negara-negara ASEAN.
Perhitungan tersebut telah memperhitungkan PPP (Purchasing Power Parity). Sementara itu, posisi teratas diisi oleh Singapura, Phnom Penh, Bangkok, dan Manila.
Di sisi lain, Arief Anshory Yusuf, seorang ekonom sekaligus profesor ekonomi di Universitas Padjadjaran, menjelaskan bahwa ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Jakarta termasuk salah satu kota dengan biaya hidup tertinggi di Asia Tenggara.
“Jika salah satu, ya, yang jelas di Indonesia tentunya salah satu kota dengan biaya hidup tertinggi, tetapi perlu juga dipertimbangkan bahwa Jakarta memiliki perekonomian yang dualistik,” kata Arief.
Dengan kata lain, seseorang mampu membeli bakso dengan harga Rp 100.000 di mall, namun di sekitar mall bakso bisa ditawarkan dengan harga Rp 10.000.
“Jika ingin akurat, ekonomi dualistik (ketidakteraturan) ini perlu dipertimbangkan,” katanya.
Arief menjelaskan, di Singapura maupun Eropa, kesenjangan ini tidak terlalu signifikan.
Oleh karena itu, biaya hidup di Jakarta mungkin tinggi bagi kalangan menengah yang biasanya berbelanja di pusat perbelanjaan.
Keadaan ini semakin terasa berat bagi kalangan menengah yang juga mengalami stagnasi kemampuan beli.
Menghitung Pengeluaran Harian yang Wajar di Jakarta
Kemnaker baru-baru ini telah mengumumkan metode terbaru dalam perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) di Indonesia.
Kebutuhan Hidup Layak merujuk pada standar kebutuhan selama satu bulan sehingga pekerja/buruh dan keluarganya mampu menjalani kehidupan yang layak.
Berdasarkan metode terkini, perhitungan KLH mengacu pada standar International Labour Organization (ILO) dengan memperhatikan komponen utama kebutuhan keluarga.
Selain itu, komponen kebutuhan keluarga yang digunakan meliputi makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, serta perumahan atau tempat tinggal.
Dalam metode perhitungan terbaru, KHL tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 5.898.511.
Angka ini lebih tinggi dari UMP Jakarta 2025 yang mencapai Rp 5,4 juta setiap bulan.
Di sisi lain, untuk beberapa daerah, seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah, diketahui bahwa biaya KHL di wilayah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan UMP yang diterima pada tahun ini.
Di Yogyakarta, misalnya, KHL di sana mencapai Rp 4.604.982 per bulan. Angka ini bahkan lebih dari dua kali lipat dibandingkan UMP Yogyakarta 2025 yang sebesar Rp 2.264.080 per bulan.
Kelas Menengah Semakin Kesulitan di Kota Besar
Tidak menjadi rahasia lagi, biaya hidup di kota besar memang dikenal mahal. Namun, saat ini banyak penduduk Jakarta merasa semakin kesulitan menghadapi penghasilan yang tidak sebanding dengan meningkatnya pengeluaran.
Arief menjelaskan, secara umum kondisi masyarakat kelas menengah yang merasa tertekan secara ekonomi dirasakan di seluruh daerah, bukan hanya di Jakarta.
Hal ini sejalan dengan data dari survei Bank Dunia yang berjudul Listening to Indonesia. Dalam survei tersebut, persentase penduduk yang merasa miskin (kemiskinan subjektif) naik menjadi 26,9 persen pada Agustus 2025, dibandingkan sebelumnya sebesar 19,5 persen pada Agustus 2024.
Di survei yang sama, masyarakat kelas menengah Indonesia juga merasa kondisi ekonomi semakin memburuk.
Merespons hal tersebut, Arief mengatakan, tidak mengejutkan jika warga Jakarta merasa kehidupan menjadi lebih sulit.
Upah Rata-rata Belum Naik
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan fenomena ini adalah karena upah nyata yang cenderung tidak berubah.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional RI menyampaikan bahwa upah minimum setiap tahun pada umumnya cenderung meningkat.
“Sayangnya, upah rata-rata tidak selalu mengikuti kenaikan dan kemungkinan besar kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi berkontribusi memperlambat pertumbuhan upah rata-rata karena upah rata-rata ditentukan bukan oleh regulasi, melainkan oleh hukum penawaran dan permintaan,” jelas dia.
Menurutnya, jika permintaan atau pengadaan lapangan kerja menurun, sementara jumlah tenaga kerja meningkat, upah akan mengalami penurunan atau pertumbuhannya melambat.
Selain itu, pengurangan kesempatan kerja mungkin terjadi akibat upah minimum yang terlalu tinggi.
Kemudian, Arief mengatakan, data terbaru tentang ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dihasilkan di sektor dengan upah yang rendah.
Hanya di Jakarta, indikator yang lebih sesuai adalah dengan memperhatikan angka pengangguran terbuka yang mengalami penurunan.
Di sisi lain, pengangguran dengan pendidikan tinggi justru meningkat atau dari 8 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025.
Karena tingkat pendidikan di Jakarta sangat tinggi, maka kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi di Jakarta.
Melemahnya pengadaan lapangan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan tinggi pasti akan terlihat dari penurunan upah keseimbangan mengikuti hukum permintaan dan penawaran.
Angka Kelas Menengah Indonesia Berkurang
Berdasarkan standar yang digunakan oleh Bank Dunia, kelas menengah di Indonesia mencakup 17 persen penduduk terkaya di negara ini (2024).
Selanjutnya, sebagian besar penduduk Indonesia termasuk dalam kategori calon kelas menengah atau aspiring middle class sebesar 49 persen.
Menurut Arief, saat ini kemungkinan besar penduduk Jakarta mendominasi kelas menengah Indonesia atau 17 persen yang paling kaya.
Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa sebagian besar kelas menengah di Indonesia terdiri dari penduduk yang tinggal di Jabodetabek.
Di sisi lain, kelas penduduk miskin rentan juga mengalami penurunan kesejahteraan.
Kelas ini memang mengalami penurunan jumlah dan proporsinya dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan adanya penurunan kesejahteraan.
“Hanya saja, jangan lupa bahwa kelompok masyarakat miskin juga mengalami penurunan kesejahteraan dan proporsinya meningkat pada periode yang sama,” katanya.
Pemerintah Mengucurkan Bantuan untuk Masyarakat Menengah
Distribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran 5 persen ini tentu dirasakan oleh berbagai kelompok yang berbeda. Faktor utamanya memang bukan pemerintah, meskipun pemerintah memiliki peran dalam hal ini.
“Secara kebijakan, pemerintah juga memiliki berbagai program bantuan yang ditujukan bagi masyarakat menengah,” jelasnya.
Misalnya, katanya, pemerintah memberikan diskon listrik di awal tahun, atau program subsidi magang yang sedang berlangsung.
Namun, ia mengatakan, upaya tersebut tentu masih sangat mungkin tidak cukup untuk mengurangi penurunan kesejahteraan kelas menengah.
“Menurut saya semua ini berasal dari pertumbuhan ekonomi yang belum memadai,” katanya.
Arief menyampaikan, pertumbuhan ekonomi negara kita tetap stabil pada tingkat 5 persen dengan harapan segera mencapai angka yang lebih tinggi, namun belum mampu menghasilkan lapangan kerja berkualitas yang diperlukan oleh kelas menengah.
Hal ini terlihat dari data pembuatan lapangan kerja formal (indikator berkualitas). Setiap tahun sebanyak 6-8 juta orang mengalami kesulitan untuk bekerja di sektor formal (berkualitas).
“Maka meskipun mereka tidak menganggur, penghasilannya tidak terlalu baik,” katanya.
Kemampuan Pembelian Kelas Menengah Tetap Stabil
Sementara itu, Eko menjelaskan, fenomena yang terjadi di masyarakat perkotaan saat ini adalah penurunan kemampuan belanja.
Hal ini memengaruhi ekspansi sektor swasta yang terbatas karena peningkatan tingkat konsumsi rumah tangga tumbuh moderat atau mencapai 5,01 persen pada kuartal III-2025,
“Secara keseluruhan, ini menyebabkan ekonomi Jakarta yang biasanya tumbuh di atas rata-rata nasional pada kuartal II dan III tiba-tiba turun di bawah rata-rata nasional pada kuartal III menjadi 4,96 persen,” katanya saat dihubungi PARLEMENTARIA.ID.
Ia menambahkan, perusahaan yang labanya tidak berkembang kesulitan dalam menaikkan gaji karyawan. Sebaliknya, perusahaan cenderung memilih mengurangi biaya dengan menggunakan teknologi sebagai alternatif.
Oleh karena itu, sektor informal masih signifikan di Jakarta, dengan angka mencapai 36,63 persen pada Agustus 2025.
Senada, Bhima menyebutkan, kejadian yang terjadi belakangan dikenal sebagai middle class squeeze.
Kata tersebut sering dikaitkan dengan keadaan kelas menengah yang mengalami kestabilan dalam pertumbuhan penghasilannya, sehingga menyulitkan kelas menengah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Mereka biasanya digambarkan berada di tengah antara kelompok miskin dan kaya.
“Kelas menengah yang kontribusinya melebihi 68 persen terhadap pengeluaran rumah tangga dianggap tidak menjadi komponen utama pendorong ekonomi,” katanya.
Bhima menyampaikan, kebijakan pemerintah memberikan banyak bantuan kepada masyarakat kurang mampu, serta insentif kemudahan investasi bagi kalangan kaya.
Oleh karena itu, kelas menengah berada di tengah atau terjepit (squeeze).
“Sehingga banyak orang yang turun kelas menjadi masyarakat miskin,” tutupnya.***
