PARLEMENTARIA.ID – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Selasa 9 Desember 2025, Jurnalis Hukum Bandung (JHB) menegaskan sikap tegas dan komitmennya untuk mendukung penuh pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
Bagi JHB, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan serius yang berdampak sistemik, menggerogoti sendi kehidupan berbangsa dari pelayanan publik, penegakan hukum, hingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ketua JHB: Korupsi Ancaman Nyata bagi Masa Depan Bangsa
Ketua Jurnalis Hukum Bandung, Suyono, menegaskan bahwa tindakan korupsi saat ini telah menjadi ancaman nyata terhadap masa depan negara.
“Korupsi pada masa kini telah menjadi ancaman nyata terhadap masa depan bangsa. Ia merusak struktur, menghilangkan keadilan, dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, JHB mengajak APH serta komponen masyarakat untuk menghapus korupsi hingga akar-akarnya, termasuk juga praktik kolusi dan nepotisme,” tegas Suyono.
Pernyataan ini menegaskan bahwa perang melawan korupsi tidak boleh dilakukan secara setengah hati.
Dukungan terhadap APH, Tapi Tanpa Pemilihan Berdasarkan Kepentingan
JHB menyatakan dukungan penuh terhadap lembaga penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas memberantas tindak pidana korupsi. Namun, dukungan tersebut diberikan dengan satu kondisi utama: tidak boleh ada pemilih kasih.
“Berlandaskan hal tersebut, Jurnalis Hukum Bandung siap mengawasi dan mendukung aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penerapan hukum, dengan satu syarat utama: tidak boleh terjadi pemilih kasih,” kata Suyono.
JHB menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan asas equality before the law, tanpa memandang jabatan, latar belakang, maupun kekuatan politik pelaku.
“Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam perkara korupsi. Semua pihak yang terlibat harus diproses secara transparan, objektif, dan akuntabel demi rasa keadilan masyarakat,” tambahnya.
Soroti Kasus Korupsi Pemkot Bandung, Dorong Kejari Tuntaskan
Secara khusus, Jurnalis Hukum Bandung memberikan perhatian serius terhadap dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bandung.
JHB mengajak Kejari Bandung untuk menyelesaikan kasus tersebut secara transparan, kompeten, dan tidak berhenti di permukaan.
“Publik memiliki harapan besar agar Kejari Bandung mampu menyelesaikan kasus ini secara objektif dan tidak hanya berhenti di permukaan. Penerapan hukum yang tegas dan adil merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Suyono.
Media di Garis Depan Mengawasi Penerapan Hukum
Momentum Hakordia 2025 diartikan oleh JHB sebagai penguatan komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan masyarakat melalui pekerjaan jurnalistik yang mandiri dan seimbang.
“Perang melawan korupsi memerlukan keberanian dan konsistensi dari seluruh pihak. Media akan tetap berada di garis depan untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan hukum yang bersih dan adil,” ujar Suyono.
Konsultan JHB: Apresiasi APH, Mendorong Kerja Sama Ciptakan Jawa Barat Khusus
Di sisi lain, Penasihat JHB, Alif Nur Anhar, menyampaikan rasa terima kasih atas tindakan aparat penegak hukum yang selama ini bekerja secara profesional dalam mengungkap berbagai kasus korupsi, khususnya di Jawa Barat.
“Kolaborasi antara komunitas media, yaitu JHB dengan APH diharapkan mampu menciptakan Jawa Barat yang istimewa dan adil,” tegas Alif.
Anggota JHB Mendorong Kejelasan dalam Kasus Korupsi
Anggota JHB, Ichsan, berharap aparat penegak hukum, termasuk Polisi, Kejaksaan, dan KPK, memberikan akses yang luas bagi para jurnalis dalam meliput kasus korupsi.
Menurutnya, kejelasan menjadi dasar pertanggungjawaban publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Jangan khawatir, rakyat akan mendukung aparat penegak hukum jika kasus korupsi ditangani secara menyeluruh,” ujar Ichsan.
Diskusi, Pidato, dan Poster Anti Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung
Sebagai bentuk peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, JHB juga menyelenggarakan:
Diskusi penegakan hukum
Orasi antikorupsi
Pembentangan spanduk perlawanan korupsi
Aksi tersebut dilaksanakan di depan Pengadilan Tipikor Bandung, sebagai bentuk simbolis bahwa pers hadir secara langsung di pusat penegakan hukum. ***
