PARLEMENTARIA.ID — Sebanyak 1.840 pegawai akhirnya resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Penyerahan SK PPPK: Langkah Digitalisasi Administrasi di Surabaya
Penyerahan SK ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di Gedung Pancasila pada Senin (28/4/2025), disaksikan oleh jajaran pejabat Pemkot serta anggota DPRD Surabaya.
Selain menerima dokumen fisik, para pegawai juga diberikan SK dalam bentuk digital untuk mendukung sistem administrasi kepegawaian yang lebih modern dan efisien.
Perjuangan 15 Tahun: Kisah Tenaga Honorer Menjadi PPPK
Ribuan pegawai yang menerima SK ini sebelumnya merupakan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi, bahkan ada yang menunggu lebih dari 15 tahun untuk akhirnya diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK.
Yona Bagus Widyatmoko: PPPK Harus Tunjukkan Kualitas dan Etos Kerja
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, memberikan apresiasi atas perjuangan para honorer tersebut. Ia menekankan bahwa pengangkatan ini harus menjadi pemicu bagi peningkatan produktivitas dan profesionalisme kerja.
“Saya berharap, dengan menerima SK ini, para PPPK mampu menunjukkan peningkatan dalam etos kerja mereka,” ujar Yona usai menghadiri acara.
Menurut Yona, perjalanan panjang menuju pengangkatan PPPK merupakan bukti nyata dedikasi tinggi dari para tenaga honorer. Karena itu, status baru ini wajib dijadikan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pengawasan Kinerja PPPK, Komitmen Komisi A DPRD Surabaya
Yona juga menegaskan bahwa para PPPK kini memikul tanggung jawab besar sebagai aparatur negara. Ia menambahkan, Komisi A DPRD Surabaya akan terus memantau kinerja para PPPK untuk memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.
Kolaborasi Pemerintah dan DPRD: Pastikan Program Kerakyatan Berjalan Optimal
Selain pengawasan, Yona mendorong agar dinas-dinas terkait aktif melakukan pembinaan serta evaluasi berkala terhadap PPPK. Ia juga meminta agar koordinasi antara pemerintah dan DPRD diperkuat demi memastikan seluruh program kerakyatan di lapangan berjalan efektif.
“Kualitas aparatur yang mumpuni adalah kunci suksesnya pelayanan publik dan program-program kerakyatan di Surabaya,” pungkas Yona. (@)
