PARLEMENTARIA.ID – Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Utara 2026 bakal ditetapkan DPRD Rabu 26 November siang.
Namun, Rancangan APBD Sulut Tahun 2026 ini menyisakan catatan dan pertanyaan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Beberapa anggota DPRD Sulawesi Utara menyoroti alokasi dana hibah sektor olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga.
Anggota Banggar, Jeane Laluyan mempertanyakan alokasi hibah yang terkesan tidak proporsional dan adil.
Ia memberikan kritik selama pembahasan RAPBD 2026 antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Plt Sekprov Sulut, Tahlis Galang.
Ia menilai distribusi dana hibah tidak mengacu prinsip pembinaan olahraga prestasi.
“Bagaimana bisa, cabor tinju yang menyumbang tiga emas di PON Aceh Sumut tahun lalu, justru nol rupiah. Seharusnya, TAPD, dinas paling tahu mana cabor yang kayak menerima hibah,” kata srikandi PDIP ini.
Pada PON tahun lalu, cabang olahraga tinju menjadi salah satu sumber medali terbesar, dengan tiga emas dan dua perak.
Tidak hanya tinju, JL bilang sejumlah cabor lain yang juga menjadi penyumbang medali dan selama ini mengharumkan nama Sulut di kancah nasional bahkan internasional tidak dapat alokasi hibah.
Ia menyatakan, berdasarkan pola pendistribusian bantuan yang ada, terkesan mengabaikan pembinaan atlet.
“Seharusnya ini tidak perlu terjadi jika melihat tingkat prioritas dari kontribusi dan pembinaan. Jika seperti ini, bagaimana mereka bisa membeli peralatan latihan dan kebutuhan lainnya? Apa saja dukungan dan apresiasi yang diberikan pemerintah provinsi?” katanya.
Ia menyarankan, dana hibah dibagikan secara proporsional kepada cabang olahraga yang meraih medali emas dan perak serta telah memberikan nama baik bagi Sulawesi Utara.
Terhadap hal tersebut, sebelumnya Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr Fransiscus Silangen mengkritik ketidakseimbangan alokasi dana hibah olahraga.
Di manakah Portina (Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia) memperoleh pendanaan hampir Rp 100 juta.
Sementara, Pertina dan organisasi cabor prestasi lainnya tidak mendapatkan alokasi.
Silangen yang sejatinya menjabat sebagai Ketua Pertina Sulut bercanda. Ia mengira mungkin saja terjadi kesalahan ketik.
Bahwa yang dimaksud Pertina mendapatkan hampir Rp 100 juta, bukan Portina.
Amir Liputo, anggota banggar lainnya turut bicara. Ia menyarankan, dana hibah seharusnya diberikan melihat skala prioritas dan adil proporsional.
“Sebisa mungkin, dibagikan, biar sadiki-sadiki, banyak yang dapat sehingga dampaknya dirasakan lebih banyak orang,” kata politisi PKS ini.
Menanggapi tanya Banggar, Sekprov Tahlis Galang mengatakan akan mengkoordinasikan lagi alokasi hibah olahraga ini ke Dispora.
Ia menjelaskan, dalam APBD 2026 terdapat dana sekitar Rp 250 juta yang dialokasikan untuk KONI Sulut. Terdapat pula anggaran sekitar Rp 50 juta untuk NPC (National Paralimpic Committee), organisasi yang menaungi atlet disabilitas.
“KONI kita berikan karena tahun depan karena Sulut akan jadi tuan rumah PON Beladiri. Kita antisipasi meskipun memang dananya terbatas,” ujar Tahlis.
Sekprov memastikan, pihaknya berupaya alokasi hibah ini maksimal. Tapi jika semua cabor dan organisasi induk dapat, anggaran tidak cukup.
“Terkait atlet berprestasi, ada apresiasi lainnya, mereka diikutsertakan dalam program Jamsostek, perlindungan Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja,” katanya lagi. ***
