DPRD Sergai Gelar Rapat Paripurna Terkait Ranperda dan Pengelolaan Sampah
PARLEMENTARIA.ID – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) digelar dengan agenda jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Ranperda R APBD 2026, serta pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Sampah. Rapat yang berlangsung pada Rabu (22/10/2025) dipimpin oleh Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang. Dalam acara tersebut, hadir Wakil Bupati Sergai Dr. H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, M.SP, yang mewakili Bupati untuk menyampaikan jawaban pemerintah daerah.
Selain itu, turut hadir Sekda Sergai Suwanto Nasution, jajaran asisten, staf ahli, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam penyampaiannya, Wabup Adlin menegaskan komitmen Pemkab Sergai untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi berbasis digital. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang efisien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur yang adil serta penataan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Aspirasi Fraksi Demokrat Terkait Banjir Tahunan
Rapat paripurna juga diwarnai oleh penyampaian aspirasi dari Anggota DPRD Fraksi Demokrat, Siti Aisah, yang mewakili masyarakat Dapil Tanjung Beringin. Ia meminta pemerintah daerah serius menanggapi persoalan banjir tahunan yang melanda wilayah Bedagai. Menurutnya, warga telah hampir dua minggu menghadapi banjir, dan ini bukan hanya soal bantuan semata, tetapi soal penanganan banjir yang kerap terjadi setiap tahun.
“Bedagai itu ruhnya Serdang Bedagai, mohon diperhatikan,” ujarnya dengan tegas. Siti Aisah menilai bahwa banjir yang terus berulang sejak 2021 disebabkan oleh pekerjaan normalisasi Sungai Belutu dan Sungai Bedagai yang tidak tuntas. Ia menyebut bahwa pengerjaan berhenti di perbatasan Desa Sei Rampah dan Desa Bedagai, sehingga aliran air dari hulu tersendat menuju laut.
“Akibatnya, wilayah Tanjung Beringin menjadi tempat tumpahan air saat hujan dan pasang naik. Dulu banjir besar terjadi 20 tahun sekali, kini setiap tahun warga jadi korban,” ujarnya prihatin. Aspirasi tersebut mendapat tanggapan positif dari pimpinan sidang dan peserta rapat yang sepakat menindaklanjuti persoalan tersebut. Siti Aisah berharap pemerintah segera mencari solusi konkret agar warga Bedagai terbebas dari bencana banjir tahunan.
“Kasihan masyarakat kita. Sudah cukup lama mereka jadi korban genangan air tiap tahun,” pungkasnya.
Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Masalah Banjir
Dalam kesempatan ini, Wabup Adlin menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mengambil langkah-langkah nyata untuk menangani masalah banjir yang terjadi secara rutin di wilayah Bedagai. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara instansi terkait dan masyarakat dalam menjalankan program penanggulangan banjir. Selain itu, ia menyarankan agar dilakukan evaluasi terhadap proyek normalisasi sungai yang belum selesai.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sistem drainase dan pengelolaan air di wilayah-wilayah rawan banjir. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang selama ini mengganggu kehidupan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat mengganggu aliran air.
Langkah-Langkah yang Diambil oleh DPRD Sergai
DPRD Sergai juga menunjukkan komitmennya dalam membantu pemerintah daerah dalam menangani masalah banjir. Salah satu langkah yang akan diambil adalah dengan meminta pemerintah daerah untuk segera melengkapi data dan informasi terkait kondisi sungai dan drainase di wilayah Bedagai. Dengan data yang akurat, pemerintah akan lebih mudah merancang strategi penanggulangan banjir yang efektif.
Selain itu, DPRD juga akan mengajukan usulan anggaran tambahan untuk keperluan perbaikan infrastruktur penanggulangan banjir. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan teknis dapat terpenuhi. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan bisa segera ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
