Kebutuhan Penanganan Bencana yang Lebih Efektif
PARLEMENTARIA.ID – Bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatra Barat menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Dari data yang diperoleh, jumlah korban jiwa mencapai 867 orang, sementara 521 orang hilang dan sekitar 4.200 orang mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 835 ribu warga terpaksa mengungsi, serta 121 ribu rumah rusak akibat bencana tersebut. Dampak ini tidak hanya terasa secara fisik, tetapi juga secara sosial dan ekonomi.
Dalam situasi seperti ini, perlu adanya tindakan yang lebih cepat dan efisien. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga, menyoroti pentingnya penanganan bencana dengan skala nasional. Menurutnya, pemerintah pusat harus segera menetapkan status bencana nasional agar dapat memberikan bantuan yang lebih maksimal. Hal ini diperlukan karena kapasitas pemerintah daerah dan provinsi dinilai tidak cukup untuk menghadapi skala bencana yang begitu besar.
Tantangan dalam Penanganan Bencana
Salah satu tantangan utama dalam penanganan bencana adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. David Roni menyatakan bahwa bantuan dari pemerintah kota atau provinsi masih minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, intervensi dari pemerintah pusat menjadi sangat penting.
Selain itu, kondisi infrastruktur yang rusak juga menjadi masalah serius. Kerusakan fasilitas publik, hunian warga, dan akses jalan yang terputus menunjukkan bahwa penanganan bencana memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Dengan status bencana nasional, pemerintah dapat melakukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga dan instansi terkait.
Dampak Jangka Panjang dan Persiapan Masa Depan
Pihaknya juga menyampaikan bahwa prediksi hujan tinggi masih akan terjadi dalam waktu dekat. Hal ini membuat potensi risiko tambahan semakin besar. Dengan status bencana nasional, pemerintah dapat mempersiapkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang lebih baik.
David Roni menegaskan bahwa skala bencana ini sudah melampaui kemampuan daerah. Negara harus hadir secara total, dan itu hanya bisa dilakukan melalui penetapan Status Bencana Nasional. Dengan demikian, semua pihak dapat bekerja sama dalam mengatasi dampak musibah ini.
Upaya Kolaborasi dan Bantuan Sosial
Selain dari pemerintah, berbagai lembaga dan organisasi juga turut berpartisipasi dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak bencana. Contohnya, Posko Bencana Muhammadiyah Sumut membuka layanan kesehatan di Langkat, sementara tim Samapta Polsek Sunggal membantu warga yang mengalami kerusakan kendaraan.
Di samping itu, banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk meningkatkan respons terhadap bencana. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut, yang juga menyerukan agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana di Sumut, Aceh, dan Sumbar sebagai bencana nasional.
Penanganan bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatra Barat memerlukan pendekatan yang lebih terpadu dan kolaboratif. Dengan status bencana nasional, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan lebih efektif dan merata. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat penting untuk meminimalkan dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan. ***
