PARLEMENTARIA.ID – Mendekati akhir tahun anggaran, DPRD Kabupaten Jombang mengkritik lambatnya penyerapan APBD 2025 yang dianggap belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menyampaikan kekhawatiran bahwa proses perpindahan pegawai negeri sipil di Jombang yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja penyerapan anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Pejabat baru di setiap OPD dianggap memerlukan masa penyesuaian sehingga menghambat pelaksanaan program.
Dengan sisa waktu sekitar satu bulan lebih, percepatan pelaksanaan anggaran disebut perlu dilakukan secara sungguh-sungguh agar program pembangunan tidak mengalami kendala.
“Waktu yang tersisa sangat terbatas. Kami khawatir realisasi APBD tidak optimal. Perpindahan pegawai negeri sipil menjadi salah satu faktor, sehingga pegawai baru yang dilantik harus segera bergerak cepat untuk mempercepat realisasi di masing-masing OPD,” kata Hadi, Jumat, 21 November 2025.
DPRD mencatat bahwa beberapa proyek fisik di Jombang tahun 2025 masih dalam proses pengerjaan dan belum menunjukkan penyelesaian yang optimal. Bahkan, ada proyek yang tidak dapat terealisasi dan telah dimasukkan ke dalam daftar evaluasi pemerintah setempat.
“Dari laporan yang diterima oleh DPRD, beberapa proyek fisik masih dalam proses pelaksanaan. Ada pula proyek yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini dan telah dievaluasi oleh pemerintah,” kata Hadi.
Situasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa penyerapan APBD pada akhir tahun berisiko semakin terhambat jika tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi C DPRD Jombang telah memanggil beberapa OPD terkait guna meminta penjelasan tentang perkembangan pekerjaan. Selain mengadakan rapat evaluasi, Komisi C juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi proyek untuk melihat kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.
“Komisi C telah memanggil beberapa OPD dan melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi proyek di lapangan. Kami berharap dapat memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari perencanaan,” katanya.
Tindakan turun ke lapangan dilakukan guna menghindari keterlambatan penyelesaian proyek serta memastikan kualitas konstruksi tetap sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Karena penyerapan anggaran yang belum maksimal, DPRD akan memanggil OPD yang memiliki tingkat penyerapan rendah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengenali hambatan serta merancang solusi nyata agar realisasi anggaran Jombang 2025 bisa meningkat.
“OPD yang memiliki penyerapan rendah akan dipanggil. Kami melakukan evaluasi dan mencari solusi agar penyerapan APBD dapat maksimal. Program-program harus tetap berjalan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Hadi.
Ia menekankan bahwa peningkatan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun sangat penting. Realisasi APBD berdampak langsung terhadap kelanjutan pembangunan, kualitas pelayanan masyarakat, serta kesejahteraan rakyat.***
