PARLEMENTARIA.ID – Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Kabupaten Blitar mencatatkan hasil yang menggembirakan menjelang akhir tahun anggaran 2025. Angka realisasi pajak MBLB telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian mencapai lebih dari Rp 2 miliar. Hal ini menunjukkan kinerja pemungutan pajak yang semakin optimal dan efektif.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu, menyampaikan bahwa setelah perubahan anggaran keuangan (PAK), target pajak MBLB dinaikkan menjadi Rp 1,8 miliar dari sebelumnya hanya Rp 606 juta. Namun, realisasi yang tercapai sejak awal Desember lalu justru melebihi target tersebut. “Setelah PAK, target MBLB kami naikkan menjadi Rp 1,8 miliar. Alhamdulillah, realisasinya sudah mencapai lebih dari Rp 2 miliar pada 8 Desember, tepatnya Rp 2.059.499.402,” ujarnya.
Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024 lalu, pendapatan pajak MBLB hanya mencapai sekitar Rp 360 juta. Ayu bersyukur atas lonjakan yang terjadi, meskipun awalnya target tidak terlalu tinggi karena pengelolaan dan pengawasan pajak MBLB baru berjalan efektif mulai pertengahan tahun.
“Kami baru running efektif mulai Juli. Jadi saat menyusun target, kami masih melihat kinerja dan dinamika di lapangan. Setelah ada inovasi pos pengawasan MBLB, kini capaian pajak melonjak tinggi,” imbuhnya.
Strategi Pengawasan yang Efektif
Saat ini, tercatat ada 14 pos pengawasan pajak MBLB di Kabupaten Blitar. Dari jumlah tersebut, empat pos baru mulai beroperasi aktif sejak Desember ini, karena sebelumnya mendeteksi adanya kebocoran di beberapa lokasi dekat tambang. Penambahan pos pengawasan ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan realisasi pajak.
Dengan bertambahnya jumlah pos pengawasan MBLB dan meningkatnya kinerja pemungutan pajak, Ayu optimistis target pajak MBLB pada 2026 mendatang bisa dipasang lebih tinggi. Capaian tahun ini juga menjadi indikator bahwa potensi sektor pertambangan di Kabupaten Blitar cukup besar.
“Insyaallah tahun depan target bisa lebih tinggi. Ini menunjukkan potensi pertambangan di Kabupaten Blitar cukup besar, meski tetap harus disikapi dengan hati-hati karena dinamika sektor ini cukup tinggi,” pungkasnya.
Perkembangan Pajak MBLB di Tahun-Tahun Sebelumnya
Sebelum adanya inovasi dalam pengawasan pajak MBLB, target yang ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Blitar belum terlalu tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan yang efektif dan adanya kebocoran di beberapa wilayah tambang. Namun, setelah adanya peningkatan sistem pengawasan dan penambahan pos pengawasan, kinerja pemungutan pajak mengalami peningkatan signifikan.
Selain itu, pengawasan yang lebih ketat juga membantu memastikan bahwa semua pelaku usaha tambang mematuhi aturan pajak. Hal ini memberikan rasa aman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan target pajak yang lebih tinggi.
Potensi Sektor Pertambangan di Kabupaten Blitar
Capaian realisasi pajak MBLB yang melebihi target menunjukkan bahwa sektor pertambangan di Kabupaten Blitar memiliki potensi yang besar. Meskipun demikian, pengelolaan sektor ini tetap memerlukan kehati-hatian karena dinamika yang cukup tinggi. Kebijakan dan strategi yang tepat akan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor ini.
Dengan adanya peningkatan realisasi pajak, pemerintah daerah dapat memperkuat rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur di wilayah tambang. Selain itu, pendapatan pajak yang meningkat juga akan memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja Pajak MBLB
Untuk terus meningkatkan kinerja pemungutan pajak MBLB, Bapenda Kabupaten Blitar terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam sistem pengawasan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penambahan pos pengawasan di area tambang yang dianggap rawan kebocoran. Selain itu, pihaknya juga bekerja sama dengan pelaku usaha tambang untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kewajiban pajak.
Selain itu, Bapenda juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan sektor pertambangan agar tidak terjadi kebocoran pajak yang merugikan negara. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan capaian pajak MBLB dapat terus meningkat dan menjadi sumber pendapatan yang andal bagi daerah. ***
