Bupati dan DPRD Cilacap Teken Empat Nota Kesepakatan Anggaran 2025–2026

PARLEMENTARIA.ID – Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, bersama pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap resmi menandatangani empat nota kesepakatan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Cilacap, Kamis (14/8/2025). Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif untuk menentukan arah kebijakan anggaran daerah.

Empat Nota Kesepakatan yang Disahkan

Dalam rapat paripurna tersebut, keempat dokumen yang ditandatangani meliputi:

  1. Kebijakan Umum Perubahan APBD Cilacap Tahun Anggaran 2025
  2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025
  3. Kebijakan Umum APBD Cilacap Tahun Anggaran 2026
  4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026

Kesepakatan ini menjadi payung hukum awal untuk pembahasan rinci pada tahap selanjutnya.

Tantangan Bupati Baru dan Penyesuaian Visi Misi

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat, menyoroti tantangan yang dihadapi Bupati Syamsul Auliya Rachman yang baru menjabat sejak Februari 2025.
Menurutnya, Bupati harus mampu menyesuaikan visi dan misi pemerintahan dengan perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya.

Taufik mengungkapkan, surat edaran Menteri Dalam Negeri memberikan ruang bagi Bupati untuk menyusun APBD 2026 secara paralel dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini diharapkan memungkinkan integrasi janji kampanye ke dalam dokumen anggaran.

“Karena ini menuju perbaikan sistem, bupati tidak boleh janji-janjinya tidak terpenuhi. RPJMD sudah kita bahas, dan pembahasannya bisa dilakukan secara paralel,” ujar Taufik.

Rekomendasi DPRD  Cilacap untuk Perubahan APBD 2025

Badan Anggaran DPRD Cilacap memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, di antaranya:

  • Penjelasan detail asumsi makroekonomi untuk Perubahan APBD 2025
  • Penyesuaian alokasi anggaran, termasuk tambahan untuk Satpol PP dan Damkar
  • Peningkatan Bantuan Politik (Banpol)
  • Pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah
  • Pengembalian anggaran vaksin
  • Pemanfaatan lahan kosong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  • Prioritas pembangunan di wilayah perbatasan

Langkah Strategis Menuju Pembahasan Lanjutan

Dengan penandatanganan keempat nota kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan DPRD memiliki landasan formal untuk melanjutkan proses pembahasan anggaran. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan kebijakan fiskal yang responsif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. [@]