Prabowo dan Bahlil Usulkan Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Lebih Efisien
PARLEMENTARIA.ID – Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia kembali menjadi topik perdebatan. Presiden Prabowo Subianto, tidak terlibat langsung dalam isu ini. Namun, mantan komandan pasukan khusus, Prabowo Subianto, mengungkapkan pertimbangan serius terkait sistem pemilihan yang lebih efisien dan hemat biaya.
Prabowo menyoroti pentingnya mencari solusi untuk mengurangi ongkos politik yang tinggi. Ia menyatakan bahwa saat ini, biaya politik di Indonesia sangat mahal karena menerapkan sistem pemilu langsung. Dalam pidatonya pada acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, ia menyampaikan gagasan tentang memilih kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo. Ia juga menunjukkan contoh negara-negara lain seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia yang menerapkan sistem serupa. Menurutnya, sistem demokrasi perwakilan ini jauh lebih murah dan efektif.
Sistem Demokrasi yang Lebih Murah dan Efisien
Prabowo menekankan bahwa sistem pemilu langsung yang digunakan saat ini tidak hanya mahal, tetapi juga berpotensi memberi ruang bagi praktik-praktik tidak sehat dalam dunia politik. Ia menyarankan agar politik Indonesia mengadopsi prinsip gotong royong setelah proses pemilu selesai. “Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” katanya.
Ia menilai bahwa sistem demokrasi yang ada saat ini perlu dirancang ulang agar dapat meminimalisasi ongkos politik. Dengan sistem yang lebih efisien, ia berharap politik tidak hanya ditentukan oleh orang-orang berduit, tetapi juga oleh kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Pendapat Bahlil Lahadalia: Sistem DPRD untuk Pilkada
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan pendapat serupa. Ia menilai bahwa pilkada sebaiknya dilakukan melalui DPRD. Dalam pidatonya, ia menjelaskan bahwa usulan ini bukanlah hal baru. “Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua.”
Bahlil menekankan bahwa sistem demokrasi di Indonesia perlu dirancang agar bisa mengurangi biaya politik. “Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali, harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik,” ujarnya.
Mencari Formula yang Tepat untuk Sistem Demokrasi
Baik Prabowo maupun Bahlil sepakat bahwa Indonesia perlu menemukan formula yang tepat untuk sistem demokrasinya. Mereka menilai bahwa sistem saat ini terlalu mahal dan rentan terhadap praktik tidak sehat. Dengan mengadopsi sistem demokrasi perwakilan, mereka berharap dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan transparan.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. “Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” tambah Bahlil.
Rekomendasi untuk Masa Depan Politik Indonesia
Mengingat tantangan yang dihadapi, Prabowo dan Bahlil menyarankan agar pemerintah dan partai politik bekerja sama untuk merancang sistem demokrasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Mereka berharap, dengan perubahan ini, politik di Indonesia akan lebih stabil dan mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat secara adil. ***
