PARLEMENTARIA.ID – Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyepakati APBD 2026 sebesar Rp81,3 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, usai rapat penyampaian hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, Kamis (30/10/2025).
“Tadi disepakati pada angka Rp81,3 triliun,” ujar Khoirudin, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI, Jumat (31/10/2025).
Menurut dia, pembahasan cukup panjang karena pengurangan DBH (dana bagi hasil) menjadi perhatian. Namun, dia memastikan layanan dasar masyarakat tetap terjamin dalam APBD 2026
Rapat juga diisi dengan penjelasan eksekutif serta perumusan akhir rancangan APBD sebelum disepakati bersama dalam rapat paripurna.
Kata dia, DPRD bersama Pemprov DKI akan terus mengawal program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sosial (bansos), serta layanan pendidikan dan kesehatan.
“Semua program layanan masyarakat tetap kami perjuangkan agar dipertahankan. Itu bagian dari tanggung jawab kami memastikan anggaran berpihak pada warga Jakarta,” ucap dia.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga memberikan catatan terhadap sejumlah program yang mengalami penyesuaian anggaran, antara lain pengadaan lahan pemakaman dan pengendalian banjir.
Khoirudin mengungkapkan, kebutuhan lahan pemakaman di Jakarta saat ini cukup mendesak karena keterbatasan ketersediaan lahan.
Karena pengadaan tanah membutuhkan waktu yang panjang, DPRD menyetujui agar sebagian anggaran dialihkan pada APBD perubahan mendatang.
Dia menyebut DPRD akan terus mengawal agar seluruh program strategis dalam APBD 2026 berjalan efektif dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
“Pengadaan tanah untuk makam dan pengendalian banjir memang penting, tapi prosesnya membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Karena itu, pelaksanaannya bisa dilakukan lebih dahulu, sementara anggarannya disesuaikan di perubahan nanti,” ujar dia.
