PARLEMENTARIA.ID– Anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kahfi menilai pola penegakan ketertiban di Kota Surabaya harus segera bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.
Maraknya praktik prostitusi terselubung yang kini berpindah ke aplikasi digital dinilai membuat pola pengawasan konvensional tidak lagi efektif.
“Surabaya ini sudah smart city, maka keamanannya juga harus mengimbangi dengan pendekatan yang lebih cerdas,” kata Kahfi di DPRD Surabaya, Rabu (25/11/2025).
Ia menjelaskan, praktik prostitusi kini banyak berlangsung melalui aplikasi seperti MiChat, Telegram, dan platform sejenis, sehingga razia manual tanpa dukungan basis data dinilai tidak cukup. Aktivitas tersebut kerap tak terlihat secara kasat mata, namun justru sangat aktif di ruang digital.
“Banyak aktivitas yang tidak terlihat di permukaan, tapi sangat aktif di dunia digital. Satpol PP perlu punya tim yang bisa membaca pola itu,” ujar legislator Partai Gerindra tersebut.
Kahfi menyebut Satpol PP memiliki peluang untuk membentuk unit pemantauan siber tanpa melanggar kewenangan kepolisian. Peran unit ini tetap berada dalam koridor penegakan peraturan daerah, mulai dari pengumpulan bukti awal hingga pemetaan lokasi rawan.
“Tim ini tidak melakukan penyidikan, tapi mengumpulkan bukti awal dan mendukung operasi lapangan sehingga penindakan bisa lebih presisi,” tuturnya.
Ia juga menyoroti maraknya kos-kosan dan apartemen yang disalahgunakan menjadi tempat short-time sekaligus lokasi transaksi dari aplikasi online. Menurutnya, pemilik properti yang membiarkan praktik tersebut harus mendapat sanksi tegas.
“Kos-kosan berubah jadi hotel short-time? Pemiliknya harus tanggung jawab. Terbukti membiarkan, cabut izin usahanya,” tegas Kahfi.
Lebih jauh, Kahfi menekankan bahwa penegakan ketertiban tidak bisa lagi bersifat reaktif atau menunggu aduan masyarakat. Pemkot diminta bergerak lebih proaktif dengan memaksimalkan teknologi yang sudah tersedia.
“Tidak lagi nunggu laporan atau nunggu viral. Kalau sudah terdata dan terlihat pola pelanggarannya, ya langsung tindak,” kata mantan aktivis ini.
I
a menilai Surabaya sebenarnya telah memiliki infrastruktur digital yang mumpuni, seperti Command Center 112, CCTV analytic, serta integrasi data perizinan hotel dan kos, yang dapat memperkuat pengawasan prostitusi terselubung.
“Kita sudah punya modal teknologi, tinggal bagaimana itu dioptimalkan untuk menjaga kota dari praktik seperti ini,” ujarnya.
Menurut Kahfi, kota besar seperti Surabaya harus terus memperbarui sistem penegakan hukum agar tidak tertinggal dari dinamika pelanggaran yang terus berkembang. Ia berharap pembentukan unit pemantauan siber di Satpol PP bisa menjadi bagian penting dari penguatan smart city di sektor keamanan.
“Kalau pola pelanggarannya berkembang, maka penegakannya juga harus ikut berkembang. Ini soal menjaga kota tetap aman dan tertib,” pungkas Kahfi. (sms)
