Pakai Rompi Pink, 4 Tersangka Korupsi Sosperda DPRD Jember Ditahan DPRD & KEBIJAKAN PUBLIK|22/10/2025oleh Redaksi PARLEMENTARIA.ID – Empat dari lima tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan konsumsi program
BLT Tambahan Rp 900.000 untuk 35 Juta Keluarga, Ini Cara Pemerintah Pilih Penerima PEMERINTAHAN|22/10/2025oleh Redaksi PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Indonesia mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan mulai
Senyum Prabowo di Depan Gunungan Uang Triliun Hasil Korupsi yang Kembali ke Negara PEMERINTAHAN|22/10/2025oleh Redaksi PARLEMENTARIA.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan langsung proses penyerahan uang Rp 13
Gubernur DKI Janji Maksimalkan Dana Rp14,6 T untuk Percepatan Jakarta PEMERINTAHAN|22/10/2025oleh Redaksi PARLEMENTARIA.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah
MBG di Cijulang Pangandaran Setop Beroperasi karena Dana Pusat Belum Cair PEMERINTAHAN|22/10/2025oleh Redaksi PARLEMENTARIA.ID – Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makan
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: MBG Jangkau 36,7 Juta Lebih Penerima Manfaat PEMERINTAHAN|22/10/2025oleh Redaksi PARLEMENTARIA.ID – Satu tahun sudah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran
Wujudkan Kemandirian Disabilitas Melalui Sinergi Inklusif PEMERINTAHAN|22/10/2025oleh Redaksi Pentingnya Kolaborasi dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas PARLEMENTARIA.ID – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor,
Dari Verifikasi Data hingga Pertek: Mengapa SK PPPK Belum Diterbitkan? PEMERINTAHAN|22/10/2025oleh Redaksi PARLEMENTARIA.ID – Regulasi baru terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh
Mengenal Asas-Asas Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia HUKUM|22/10/2025oleh Redaksi PARLEMENTARIA.ID – > Mengenal Asas-Asas Hukum: Fondasi Keadilan dalam Sistem Peradilan Indonesia
Kebijakan Pemerintah Mengatasi Pengangguran di Era Digital DPRD & KEBIJAKAN PUBLIK|22/10/2025oleh Redaksi PARLEMENTARIA.ID – > Merajut Asa di Tengah Revolusi Digital: Kebijakan Pemerintah Mengatasi