PARLEMENTARIA.ID – Majelis Perwakilan Rakyat Daerah (MPR) Kota Surabaya menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp12,7 triliun, yang diharapkan dapat menjadi dorongan atau pemicu bagipertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan laporan dari Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya, anggaran APBD TA 2026 dijadwalkan mencapai Rp12,755 triliun. Dari total tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp10,898 triliun, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pendapatan Transfer.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp8,198 triliun. Sedangkan pengeluaran daerah direncanakan sebesar Rp12,731 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menyatakan bahwa proses penyusunan APBD 2026 telah melalui berbagai tahapan yang matang, mulai dari rapat Badan Anggaran (Banggar) hingga penyelesaian di komisi-komisi.
Alhamdulillah, APBD tahun 2026 telah kami tetapkan. Ini adalah hadiah bagi masyarakat Surabaya karena sejak awal kami inginAPBDini dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya,” kata Arif Fathoni, Kamis (13/11/2025).
Arif Fathoni menyampaikan bahwa struktur APBD 2026 berfokus pada program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan banjir, serta bantuan sosial, termasuk anggaran untuk pemberdayaan generasi Z di tingkat RW, perluasan beasiswa Pemuda Tangguh, serta perluasan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
DPRD berharap program investasi infrastruktur tersebut sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam mengatasi kemiskinan.Surabaya.
Arif Fathoni juga menyoroti kepentingan kecepatan pencairan anggaran. Ia menekankan agar pelaksanaan APBD tidak lagi mengikuti cara lama di mana penyerapan anggaran lambat pada awal tahun dan baru dipercepat di akhir tahun.
Saya berharap rencana yang telah disusun dan disetujui bersama DPRD tidak mengalami proses yang terlalu lama. APBD ini sangat diharapkan dapat menjadi pemicu atau dorongan pertumbuhan ekonomi,” tegas anggota partai Golkar ini.
DPRD berharap Pemkot Surabaya mampu menjadi bagian penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Oleh karena itu, Arif Fathoni meminta pihak eksekutif untuk segera melaksanakan penyerapan anggaran setelah disahkan, dan tidak terlalu lama terjebak dalam pembahasan perencanaan.
Kami berharap semua telah diatur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tidak boleh terjadi penyerapan yang rendah di awal, lalu meningkat tajam di akhir,” katanya.
Di sisi lain, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengucapkan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan komunikasi yang baik selama proses pembahasan RAPBD 2026. Ia menekankan bahwa APBD ini bukan hanya sekadar angka, melainkan wujud tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat Surabaya.
“Hari ini saatnya kita berpegangan tangan. APBD 2026 tidak akan sempurna tanpa kerja sama antara pemerintah kota dan DPRD. Pemerintahan daerah yang baik adalah yang bekerja sama demi kepentingan warganya,” kata Eri Cahyadi. ***
