Anak Muda dan Demokrasi: Menggugah Partisipasi Politik Melalui Kurikulum

 

PARLEMENTARIA.ID – Anak muda dan demokrasi, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografinya. Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada sekitar 106 juta pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z, atau setara dengan 52% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah kekuatan raksasa yang berpotensi menentukan arah masa depan bangsa. Namun, di balik angka yang mengesankan ini, tersembunyi sebuah paradoks: besarnya jumlah pemilih muda tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi politik mereka.

Banyak anak muda merasa jauh, sinis, atau bahkan apatis terhadap politik. Mereka mungkin aktif di media sosial, menyuarakan isu-isu yang mereka pedulikan, namun seringkali merasa terputus dari proses politik formal seperti pembuatan kebijakan dan pemilu. Pertanyaannya, di mana letak masalahnya? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa mengubahnya?

Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita duga: di dalam ruang kelas, di balik meja sekolah, dan tertanam dalam kurikulum pendidikan kita. Sekolah bukan hanya tempat belajar matematika atau sejarah, tetapi juga laboratorium pertama bagi anak muda untuk mengenal dan mempraktikkan demokrasi.

Potret Apatisme: Mengapa Anak Muda Terlihat Jauh dari Politik?

Sebelum merombak kurikulum, kita perlu memahami akar masalah mengapa banyak anak muda enggan “bersentuhan” dengan politik. Beberapa faktor utama yang berkontribusi antara lain:

1. Ketidakpercayaan pada Institusi Politik: Survei dari berbagai lembaga, seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), secara konsisten menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap partai politik dan parlemen. Anak muda melihat politik sebagai panggung drama para elite yang korup dan penuh intrik, bukan sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi publik.
2. Politik Dianggap Rumit dan Elitis: Bahasa politik yang penuh jargon, perdebatan kusir yang tidak substansial, dan proses pengambilan kebijakan yang terkesan tertutup membuat politik tampak seperti “klub eksklusif” bagi orang-orang tua. Anak muda merasa tidak memiliki akses dan pengetahuan yang cukup untuk terlibat.
3. Banjir Informasi dan Disinformasi: Di era digital, anak muda dibombardir oleh informasi. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar. Maraknya hoaks, buzzer politik, dan kampanye hitam menciptakan kebingungan dan sinisme. Alih-alih tercerahkan, banyak yang memilih untuk menarik diri agar tidak terjebak dalam pusaran kebisingan.
4. Kurikulum yang Belum Menyentuh: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang ada saat ini seringkali terlalu teoritis dan berfokus pada hafalan—menghafal pasal-pasal UUD 1945, struktur lembaga negara, atau sejarah pergerakan. Ini penting, tetapi tidak cukup untuk membuat demokrasi terasa “hidup” dan relevan.

Kurikulum Saat Ini: Celah Antara Teori dan Praktik

Bayangkan belajar memasak hanya dengan membaca buku resep tanpa pernah menyentuh kompor atau bahan makanan. Anda mungkin hafal semua resep, tetapi Anda tidak akan pernah bisa memasak hidangan yang lezat. Inilah analogi yang tepat untuk pendidikan demokrasi di banyak sekolah kita.

Kurikulum yang ada cenderung mengajarkan tentang demokrasi, bukan bagaimana menjadi demokratis. Siswa belajar definisi demokrasi, pilar-pilarnya, dan sejarahnya, tetapi jarang sekali diberi kesempatan untuk:

• Menganalisis kebijakan publik yang berdampak langsung pada hidup mereka (misalnya, kebijakan zonasi sekolah, aturan lalu lintas, atau subsidi internet).
• Mempraktikkan debat yang konstruktif tentang isu-isu kontemporer yang sensitif.
• Melakukan simulasi proses politik secara nyata, seperti pemilu OSIS yang profesional atau simulasi sidang parlemen untuk membahas anggaran sekolah.
• Mengembangkan literasi digital untuk membedakan fakta, opini, dan disinformasi dalam berita politik.

Akibatnya, demokrasi hanya menjadi satu bab dalam buku pelajaran yang harus dilewati untuk ujian, bukan sebuah sistem nilai dan seperangkat keterampilan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Merancang Ulang Pendidikan Demokrasi: Dari Hafalan ke Aksi

Untuk menggugah partisipasi politik anak muda, kita perlu melakukan pergeseran paradigma dalam kurikulum. Dari yang berbasis hafalan menjadi berbasis aksi, pengalaman, dan relevansi. Berikut adalah beberapa pilar untuk kurikulum demokrasi yang inovatif:

1. Integrasi Isu Kontemporer dan Relevan
Daripada memulai dengan struktur Trias Politica, mulailah dengan isu yang dekat dengan dunia anak muda.

• Contoh: Pelajaran tentang hak asasi manusia bisa dimulai dengan diskusi tentang perundungan (bullying) di sekolah atau privasi data di media sosial. Pelajaran tentang kebijakan publik bisa dimulai dari analisis mengapa biaya kuota internet mahal atau bagaimana sistem transportasi umum di kota mereka bisa diperbaiki. Dengan menghubungkan konsep besar ke pengalaman nyata, demokrasi menjadi lebih personal dan mendesak.

2. Simulasi dan Studi Kasus sebagai Metode Utama
Teori menjadi hidup ketika dipraktikkan. Sekolah harus menjadi “laboratorium demokrasi” mini.

• Simulasi Pemilu: Jangan hanya memilih ketua OSIS dengan cara aklamasi. Selenggarakan pemilu yang meniru proses pemilu nasional: ada “KPU Sekolah”, masa kampanye, debat kandidat yang terbuka, hari pencoblosan dengan bilik suara, dan proses penghitungan yang transparan. Ini mengajarkan logistik, integritas, dan pentingnya setiap suara.
• Model United Nations (MUN) atau Simulasi Parlemen: Siswa berperan sebagai delegasi atau anggota parlemen, meneliti isu global atau nasional, menyusun draf resolusi/undang-undang, bernegosiasi, dan berdebat. Ini melatih kemampuan riset, diplomasi, berbicara di depan umum, dan kompromi.
• Studi Kasus Nyata: Ajak siswa menganalisis gerakan sosial yang dipimpin anak muda, seperti gerakan peduli iklim yang dipelopori Greta Thunberg secara global, atau di tingkat lokal, studi kasus platform KawalCOVID19 yang diinisiasi anak-anak muda Indonesia untuk menyediakan data transparan saat pandemi. Ini menunjukkan bahwa anak muda bisa menjadi agen perubahan.

3. Literasi Digital dan Berpikir Kritis sebagai Fondasi
Di era pasca-kebenaran (post-truth), kemampuan memilah informasi adalah keterampilan bertahan hidup yang demokratis.

• Kurikulum harus secara eksplisit mengajarkan cara:
  • Mengenali ciri-ciri hoaks dan berita palsu.
  • Melakukan verifikasi fakta (fact-checking) sederhana.
  • Memahami cara kerja algoritma media sosial yang bisa menciptakan “gelembung filter” (filter bubble).
  • Membedakan antara berita, opini, dan konten bersponsor.

4. Mengundang Praktisi ke Ruang Kelas
Untuk mematahkan citra politik yang elitis, bawa “wajah” politik yang sesungguhnya ke sekolah. Undang anggota DPRD lokal, aktivis LSM, jurnalis politik, atau penyelenggara pemilu untuk berbagi pengalaman mereka. Sesi tanya jawab langsung bisa menjembatani kesenjangan antara siswa dan dunia politik praktis.

Studi Kasus Global: Inspirasi dari Negara Lain

Kita tidak perlu memulai dari nol. Banyak negara telah berhasil mengintegrasikan pendidikan demokrasi yang efektif ke dalam kurikulum mereka.

• Finlandia: Dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, Finlandia secara serius memerangi disinformasi melalui kurikulum sekolahnya. Sejak usia dini, siswa diajarkan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi. Mereka belajar menganalisis foto, mendeteksi clickbait, dan memahami propaganda. Hasilnya, Finlandia dinobatkan sebagai negara yang paling resisten terhadap berita palsu di Eropa selama beberapa tahun berturut-turut oleh Open Society Institute.
• Jerman: Jerman memiliki pendekatan yang sangat mendalam dalam pendidikan sejarah dan kewarganegaraan, terutama terkait masa lalu Nazi. Konsep Vergangenheitsbewältigung (upaya untuk berdamai dengan masa lalu) bukan hanya tentang mengingat fakta sejarah, tetapi tentang refleksi mendalam mengenai bagaimana demokrasi bisa gagal dan bagaimana warga negara memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Kunjungan wajib ke bekas kamp konsentrasi atau museum sejarah menjadi bagian integral dari pengalaman belajar, menanamkan nilai-nilai anti-fasisme dan toleransi secara emosional.

Sekolah sebagai Ekosistem Demokrasi

Kurikulum yang hebat tidak akan efektif jika budaya sekolah tidak mendukung. Sekolah harus menjadi ekosistem di mana nilai-nilai demokrasi dihidupi setiap hari.

• OSIS yang Berdaya: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) harus lebih dari sekadar panitia acara. Berikan mereka otonomi dan anggaran yang nyata (meski dalam skala kecil) untuk menjalankan program yang mereka gagas. Biarkan mereka belajar tentang perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas.
• Keterbukaan Kebijakan Sekolah: Libatkan perwakilan siswa dalam diskusi mengenai peraturan sekolah yang memengaruhi mereka. Ini mengajarkan bahwa suara mereka penting dan didengar.
• Menciptakan Ruang Aman untuk Berbeda Pendapat: Guru harus berperan sebagai fasilitator, bukan diktator. Ciptakan budaya kelas di mana siswa merasa aman untuk menyuarakan pendapat yang berbeda, bertanya secara kritis, dan berdebat dengan argumen yang sehat, bukan cemoohan.

Kesimpulan: Anak Muda dan Demokrasi untuk Masa Depan Indonesia

Menggugah partisipasi politik anak muda bukanlah pekerjaan satu malam. Ini adalah investasi jangka panjang yang fondasinya harus dibangun sejak dini. Apatisme politik bukanlah takdir generasi, melainkan hasil dari sistem yang belum berhasil membuat demokrasi terasa relevan dan memberdayakan bagi mereka.

Dengan merombak kurikulum pendidikan kewarganegaraan dari yang bersifat teoritis dan menghafal menjadi kurikulum yang interaktif, relevan, dan berbasis aksi, kita tidak hanya mengajar anak muda tentang demokrasi. Kita sedang melatih mereka untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Sekolah adalah tempat terbaik untuk menanam benih-benih ini. Ketika jutaan anak muda lulus dari sekolah dengan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis tentang cara kerja demokrasi, mereka tidak akan lagi menjadi penonton yang sinis. Mereka akan menjadi aktor utama yang siap membentuk masa depan Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan bersemangat. Suara mereka di bilik suara akan menjadi puncak dari partisipasi yang telah dipupuk selama bertahun-tahun di bangku sekolah.