PARLEMENTARIA.ID– Ponsel Android yang dibuat oleh Korea Utara bukanlah ponsel biasa yang digunakan hanya untuk berkomunikasi, melainkan lebih mirip alat “pengintaian” negara dalam memantau dan mengendalikan rakyat.
Pengguna mungkin akan berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk menggunakan ponsel tersebut. Bagaimana tidak, ponsel Android asal Korea Utara ternyata dilengkapi sensor yang bertujuan untuk membatasi dan mengawasi pengguna, demikian menurut Arun Maini.
Mengungkap sistem HP Android Korea Utara
Salah satu kanal teknologi terkenal di YouTube, Mrwhosetheboss, baru-baru ini mengungkap isi sistem ponsel Android yang digunakan di Korea Utara. Video tersebut berjudul “Testing North Korea’s Illegal Smartphones”.
Maini mencoba dua ponsel yang berhasil dibawa keluar dari negara tersebut. Maini menyebut salah satu ponsel yang diuji adalah perangkat kelas bawah, yaitu Haeyang 710. Di sisi lain, yang satunya lagi merupakan model flagship dengan nama Samtaesung 8.
Meskipun tampak seperti ponsel Android biasa, perangkat ini dianggap jauh dari konsep ponsel pribadi. Menurut Maini, ponsel Android Korea Utara lebih pantas disebut sebagai alat pemantauan negara.
Pernyataan ini didasarkan pada penemuan bahwa seluruh sistem perangkat Android Korea Utara dirancang untuk membatasi komunikasi, menyaring data, serta mengawasi kegiatan pengguna secara menyeluruh.
Batasi akses internet dan aplikasi internasional
Salah satu contoh sensor yang sangat terlihat pada ponsel Android ini adalah larangan total terhadap akses internet dan aplikasi global.
Kedua ponsel yang diuji tidak mampu mengakses Wi-Fi secara langsung. Agar dapat terhubung ke jaringan, pengguna perlu membuka aplikasi khusus yang disebut “Mirae” dan memasukkan data pribadi.
Namun, akses tersebut bukanlah internet yang bebas, melainkan jaringan intranet yang terbatas dan hanya menyediakan situs resmi serta materi yang telah disetujui oleh pemerintah. Aplikasi ternama seperti Google, media sosial, hingga layanan pesan instan sepenuhnya tidak dapat diakses.
Menyebar propaganda negara
Selain pembatasan terhadap internet dan aplikasi global, sistem operasi (OS) pada ponsel juga diatur secara khusus. Maini menyebutkan bahwa OS ponsel Android dari Korea Utara ini tampak menjalankan Android 10 atau 11, yang merupakan versi OS yang sudah cukup lama.
Selain sistem operasi yang sudah usang, seluruh aplikasi di dalamnya merupakan salinan yang dibuat oleh Korea Utara. Beberapa aplikasi penting pada ponsel, seperti browser, kalender, kamera, hingga pemutar musik, tidak mampu berfungsi sebagaimana seharusnya.
Aplikasi tersebut justru digunakan untuk menyebarluaskan konten propaganda pemerintah. Maini menyebutkan beberapa aplikasi hanya menyajikan informasi mengenai pemimpin dan ideologi negara.
Sensor keras kata “Korea Selatan”
Ponsel Android asal Korea Utara ini dilengkapi dengan sensor yang sangat ketat, bahkan sampai ke tingkat pengetikan. Pada pengujian, Maini menunjukkan bahwa kata “Korea Selatan” tidak dapat ditulis secara biasa.
Sistem akan secara otomatis menggantinya dengan istilah yang bernada propaganda, seperti “negara boneka”, atau menyembunyikannya dengan tanda bintang. Istilah populer masa kini dan referensi budaya pop dari Korea Selatan juga menimbulkan peringatan sistem.
Pada beberapa situasi, teks yang dimasukkan pengguna akan secara otomatis diubah menjadi versi yang dianggap sesuai dengan ideologi negara.
Memata-matai pengguna
Selain pembatasan, ponsel Android Korea Utara dilengkapi dengan fitur pengawasan yang tersembunyi yang memantau kegiatan pengguna. Ponsel ini mampu mengambil tangkapan layar secara otomatis setiap kali pengguna membuka suatu aplikasi.
Gambar layar tersebut tersimpan dalam sistem, sehingga aktivitas pengguna bisa diikuti kapan saja.
Temuan ini mirip dengan laporan BBC beberapa waktu lalu, yang menyebutkan bahwa ponsel Korea Utara secara rutin mengambil screenshot setiap beberapa menit dan memblokir kata-kata tertentu yang dianggap tidak diperbolehkan.
Pembatasan lain yang ketat juga berlaku untuk berbagi foto, pengiriman file, hingga penggunaan Bluetooth. File yang berasal dari luar sistem resmi akan diberi tanda dan berisiko dihapus.
Sementara untuk menginstal aplikasi baru, pengguna perlu datang langsung ke toko resmi dan memperoleh izin pemerintah dengan masa berlaku tertentu, sebagaimana dilaporkan dariAndroid Authority.
Pada akhir video tersebut, Maini menyampaikan bahwa Korea Utara tidak memiliki konsep ponsel pribadi. Keseluruhan sistem ponsel dirancang agar pengguna tidak mampu berkomunikasi secara bebas, mengakses informasi dari luar, atau menyimpan data tanpa pengawasan pemerintah.
Dengan adanya pembatasan dan pengawasan yang ketat, sebagian besar pengguna mungkin tidak akan menggunakannya. Namun, siapa sangka bahwa ponsel yang tidak biasa dan mengorbankan privasi pengguna justru diminati di Korea Utara.
Samtaesung 8 menjadi ponsel yang paling diminati di Korea Utara pada tahun 2024, bersama dengan model HP lainnya seperti Chongsong 234 dan Chongsong 222, sebagaimana dilaporkanDaily North Korea. ***
