PARLEMENTARIA.ID – Masalah sampah di kawasan wisata Gili Trawangan menjadi isu yang semakin mendesak untuk segera ditangani. Kondisi ini tidak hanya merusak citra pariwisata daerah, tetapi juga berpotensi mengganggu pengalaman para wisatawan yang berkunjung ke sana. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah sampah yang dihasilkan meningkat secara signifikan, terutama selama musim liburan atau peak season.
Menurut data yang dihimpun, rata-rata produksi sampah di Gili Trawangan mencapai 18 ribu ton per hari. Angka ini jauh melampaui kapasitas pengolahan yang ada, sehingga menimbulkan tumpukan sampah yang semakin menggunung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
Meskipun telah dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pengoperasian alat tersebut masih belum maksimal. Salah satu permasalahan utamanya adalah mesin insinerator yang hanya mampu memproses sampah sebanyak 5-10 ton per hari. Kapasitas ini jelas tidak cukup untuk menangani volume sampah yang terus meningkat setiap harinya.
Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di Gili Trawangan belum berjalan dengan baik. “Kami melihat pengelolaan sampah belum tertangani dengan baik,” ujarnya. Ia menilai bahwa kondisi ini bisa memengaruhi daya tarik destinasi wisata yang sudah dikenal sebagai salah satu tempat favorit bagi para pengunjung.
Langkah yang Diperlukan untuk Mengatasi Masalah Sampah
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD NTB merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan dukungan lebih besar dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Salah satu langkah yang disarankan adalah penambahan mesin mixer untuk mencacah sampah dalam jumlah besar. Selain itu, jika diperlukan, sebagian sampah dapat diangkut ke daratan untuk mengurangi beban di Gili Trawangan.
Lalu Pelita Putra juga menyarankan agar pihak terkait mempertimbangkan opsi pengangkutan sampah ke daratan, terutama saat produksi sampah mencapai titik puncaknya. “Bila perlu ada sebagian sampah yang diangkut ke daratan. Karena tumpukan sampah di sangat mengganggu wisatawan,” tambahnya.
Dukungan dari Pemerintah Daerah
Selain rekomendasi dari DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga sedang mempertimbangkan solusi alternatif untuk mengelola sampah di kawasan wisata tersebut. Salah satu opsi yang digagas adalah pengelolaan sampah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Namun, kendala utama yang dihadapi adalah masalah finansial dan infrastruktur. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa TPST Gili Trawangan sempat disegel karena tunggakan sewa lahan selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal koordinasi antar lembaga dan komitmen pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Gili Trawangan, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat (NTB), membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Masalah sampah yang terus meningkat harus segera ditangani agar tidak merusak citra pariwisata daerah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.***
