PARLEMENTARIA.ID – Masih tahun lama, namunSilatnas PPPKBelum juga diadakan. Para PPPK mulai berspekulasi, apakah peralihan status menjadi PNS dibatalkan?
Ketua Umum Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia (P-PPPK RI), Teten Nurjamil, mengakui banyak rekan-rekannya yang meragukan pelaksanaan silaturahmi nasional (Silatnas) bersama Presiden Prabowo Subianto.
Awalnya direncanakan pada 13 Desember 2025. Namun, rencana tersebut batal lantaran ada bencana banjir Sumatra.
“Tidak pantas berbondong-bondong ke Jakarta ketika banyak saudara kita yang mengalami musibah,” ujar Teten kepada JPNN, Rabu (7/1/2026).
Selain musibah, ada hal lain menurut Teten yang menyebabkan Silatnas PPPKBelum ada kepastian mengenai tanggal pelaksanaannya. Aliansi Merah Putih (AMP), yang bertindak sebagai komando penyelenggara acara besar PPPK ini, belum menerima jadwal dari Istana Negara.
Teten menjelaskan, P-PPPK RI yang juga bergabung dalam agenda di bawah komando AMP ini menyadari ada kesalahan teknis saat penentuan tanggal Silatnas tersebut.
“Jadi, kesalahan kami itu sudah menentukan jadwal lebih dahulu, padahal belum ada agenda resmi dari Istana,” terangnya.
Itu sebabnya seluruh forum PPPK lintas profesi tengah berupaya untuk mendapatkan jadwal dari Istana Negara, kapan Presiden Prabowo bisa bertemu dengan PPPK di seluruh tanah air.
Agenda Silatnas ini tegas Teten sangat penting karena ada aspirasi utama dari seluruh PPPK. PPPK meminta agar dialihkan menjadi PNS, meskipun secara berhatap.
Selain itu, selama masa menunggu alih status menjadi PNS, pemerintah diminta untuk memperpanjang masa kontrak PPPK hingga mencapai batas usia pensiun (BUP).
“Tiadakan kontrak kerja per tahun, per tiga tahun, per lima tahun. Langsung perpanjang sampai usia pensiun,” pungkas Teten. ***
