PARLEMENTARIA.ID – Rapimnas I Partai Golkar 2025 merekomendasikan Pilkada dipilih DPRD dan penguatan demokrasi berbasis partisipasi publik.
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang langsung menyita perhatian publik.
Salah satu poin utama yang disepakati adalah usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan kedaulatan rakyat secara substansial.
Menurutnya, mekanisme Pilkada melalui DPRD tetap menempatkan partisipasi publik sebagai elemen penting dalam proses demokrasi.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ujar Bahlil dalam siaran pers, Minggu 21 Desember 2025.
Rekomendasi Golkar soal Pilkada dan Sistem Pemilu
Selain mengusulkan Pilkada melalui DPRD, Rapimnas I Partai Golkar 2025 juga membahas arah pembenahan sistem pemilu nasional.
Bahlil menjelaskan, partainya merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka yang selama ini digunakan dalam Pemilu legislatif.
Penyempurnaan tersebut, kata dia, perlu difokuskan pada aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara pemilu, serta tata kelola yang lebih akuntabel.
Tujuannya jelas, yakni untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
“Perbaikan sistem pemilu menjadi penting agar kualitas demokrasi kita semakin matang dan dipercaya publik,” kata Bahlil.
Penguatan Civil Society dan Ruang Digital Demokratis
Di sisi lain, Partai Golkar juga menaruh perhatian besar pada penguatan peran masyarakat sipil (civil society) serta masyarakat algoritma (algorithm society) dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Bahlil menilai, kedua elemen tersebut merupakan pilar penting yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat dengan negara.
Penguatan peran civil society dan algorithm society diarahkan untuk memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna atau meaningful participation.
Tidak hanya di ruang fisik, partisipasi tersebut juga mencakup ruang digital yang kini semakin berpengaruh dalam membentuk opini publik.
“Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah mengagendakan Rapimnas I pada Sabtu 20 Desember 2025 di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta.
Forum ini menjadi Rapimnas pertama yang digelar pada periode kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyampaikan bahwa Rapimnas tersebut bersifat internal organisasi.
Seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi diundang untuk hadir dan memberikan pandangan.
“Karena sifatnya lebih ke internal, jadi kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas,” kata Sarmuji.
Hasil Rapimnas I Partai Golkar 2025 ini diperkirakan akan menjadi bahan diskusi luas di ruang publik, terutama terkait masa depan pelaksanaan Pilkada dan arah demokrasi Indonesia ke depan.***
