DIAGRAMKOTA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajak Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantura, proyek perlindungan pantai jangka panjang yang direncanakan berlangsung hingga 2045.
Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menyatakan bahwa hingga bulan Desember 2025, pemerintah telah memulai tahap awal pembangunan GSW di koridor Semarang–Demak, wilayah pesisir yang saat ini menghadapi kondisi paling parah.
Demak Paling Rentan: Kenaikan Permukaan Air Laut hingga Penurunan Tanah 8–12 cm Tahunan
Kabupaten Demak tercatat sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kerentanan paling tinggi.
Banjir pasang terjadi hampir setiap hari, beberapa desa mengalami penurunan permukaan tanah yang besar, serta erosi terus mengurangi garis pantai.
Dalam lima tahun terakhir, beberapa lokasi di Demak mencatat penurunan tanah sebesar 8–12 cm setiap tahun, menjadikannya salah satu daerah yang paling terkena dampak di kawasan Pantura.
Selain Demak, daerah seperti Jepara juga mulai mengalami peningkatan erosi dan kenaikan permukaan air laut yang berdampak pada tambak, perikanan, hingga akses transportasi masyarakat pesisir.
Menurut Jamaludin, pentingnya pembangunan GSW semakin terlihat dengan adanya proyeksi hidrometeorologi terbaru.
Tanpa adanya intervensi struktural yang signifikan, wilayah yang terkena dampak banjir rob di Pantura diperkirakan akan meningkat sebesar 20%–30% dalam satu dekade, yang berpotensi mengancam kawasan industri, pelabuhan, hingga rantai pasok nasional.
“Pembangunan Giant Sea Wall merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir,” ujar Jamaludin, Sabtu (6/12/2025).
Butuh Kejelasan Investasi: Peran Kementerian Investasi Dianggap Sangat Penting
Ia menyampaikan bahwa proyek GSW memerlukan pendanaan yang besar dengan sistem pembiayaan campuran yang menggabungkan dana APBN untuk tahap awal serta skema KPBU dan kerja sama internasional untuk tahap selanjutnya.
Dengan panjang konstruksi diperkirakan mencapai 500–700 kilometer, keterlibatan para investor internasional menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
Oleh karena itu, Jamaludin menganggap Kementerian Investasi dan Hilirisasi memiliki peran penting dalam: membuka komunikasi dengan calon investor, memfasilitasi kerja sama, serta memastikan skema KPBU berjalan dengan baik.
“Kejelasan regulasi dan proses pendukung yang baik akan sangat mempercepat pelaksanaan proyek,” katanya.
Dasar Perlindungan Pantai Jangka Panjang
Jamaludin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan GSW akan menjadi dasar perlindungan jangka panjang bagi pantai utara Jawa.
Proses awal pembangunan sangat penting untuk menjaga wilayah yang paling rentan, termasuk desa-desa pesisir, lahan pertanian yang subur, dan pusat perikanan tradisional di Kabupaten Demak.
Ia menyebutkan bahwa Demak merupakan contoh nyata bagaimana pengaruh perubahan iklim telah dirasakan langsung dalam kehidupan masyarakat.
“Dengan kerja sama yang baik antara kementerian teknis dan Kementerian Investasi serta Hilirisasi, kami berharap pembangunan GSW dapat berjalan lebih terencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat pesisir,” ujar Jamaludin. ***
