PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah dan lembaga terkait di Kalimantan Utara (Kaltara) kini tengah memperhatikan secara intensif distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan kelangkaan yang bisa mengganggu kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan daerah perbatasan.
Penekanan pada Pengawasan Aktif
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bersifat reaktif. Ia menyarankan agar pemerintah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pemantauan rutin terhadap persediaan BBM di terminal, depot, dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Jika terjadi gangguan, penanganan harus cepat agar masyarakat tidak terganggu,” ujarnya. Dengan monitoring yang aktif, pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan jika ditemukan hambatan dalam distribusi.
Koordinasi Lintas Sektor sebagai Solusi
Nasir juga menyoroti pentingnya koordinasi antar sektor. Menurutnya, distribusi BBM bukan tanggung jawab satu pihak saja. Setiap OPD dan pemerintah kabupaten/kota harus bekerja sama untuk memastikan stok BBM sampai ke masyarakat, termasuk daerah yang sulit dijangkau.
“Distribusi harus tepat sasaran dan merata,” tambahnya. Dengan kerja sama yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa semua wilayah mendapatkan pasokan BBM yang cukup selama masa liburan.
Persiapan Jangka Panjang
Selain itu, DPRD Kaltara menyarankan adanya perencanaan matang untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM. Data real-time dan sistem monitoring digital menjadi alat penting dalam menilai ketersediaan BBM di lapangan.
“Dengan data yang akurat, setiap hambatan bisa ditangani sebelum menimbulkan masalah bagi warga,” jelas Nasir. Langkah-langkah seperti ini akan membantu pemerintah mengambil keputusan dengan lebih cepat dan efektif.
Rencana Kontingensi untuk Menghadapi Gangguan
DPRD juga menekankan perlunya penyusunan rencana kontingensi untuk mengatasi kemungkinan gangguan pasokan. Ini mencakup penyiapan cadangan stok, pemetaan titik kritis, dan pengawasan distribusi di lapangan.
“Langkah-langkah preventif ini penting untuk memastikan layanan BBM tetap aman dan tidak ada praktik penimbunan yang merugikan masyarakat,” tambah Nasir. Dengan persiapan yang baik, pemerintah dapat mengurangi risiko kelangkaan BBM.
Transparansi Informasi untuk Masyarakat
Selain itu, DPRD Kaltara menilai pentingnya transparansi informasi mengenai ketersediaan BBM kepada masyarakat. Dengan akses informasi yang baik, warga dapat menyesuaikan aktivitas mereka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasokan.
“Dengan informasi yang jelas, masyarakat bisa lebih siap dan pemerintah bisa lebih mudah mengarahkan pasokan sesuai kebutuhan,” ujar Nasir. Ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi BBM.
Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Warga
Nasir menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan warga menjadi prioritas utama. Ia menekankan bahwa stabilitas energi adalah fondasi bagi kelancaran aktivitas masyarakat, terutama selama Nataru.
“Semua pihak harus bekerja sama agar distribusi BBM berjalan efisien, aman, dan tepat sasaran,” pungkasnya. Dengan kolaborasi yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani perayaan Natal dan Tahun Baru dengan lancar. ***
