PARLEMENTARIA.ID – Munculnya isu tentang kepemilikan dapur MBG yang diklaim mencapai 41 unit oleh anak anggota DPRD Sulawesi Selatan memicu kembali perhatian masyarakat terhadap cara pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang menjadi salah satu prioritas nasional memang memiliki rencana pembangunan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam jumlah besar guna mencapai target pelayanan hingga akhir 2025.
BGN akhirnya angkat bicara.
Isu ini menjadi viral karena menyentuh kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan dominasi pasar, pengelolaan yang tidak merata, serta ketidakseimbangan akses dalam program nasional yang memiliki anggaran besar.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengonfirmasi bahwa Yasika Aulia Ramadhani (20) yang merupakan putri dari Wakil Ketua II DPRD Sulsel, Yasir Machmud, memiliki 41 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah di Sulsel.
Nanik mengakui telah memverifikasi kepemilikan 41 dapur MBG di bagian verifikasi SPPG di BGN.
“Saya memeriksa ke dalam, ke orang yang melakukan verifikasi, dan benar (memiliki 41 dapur),” tegasnya melalui pesan tertulis.
Menurut Nanik, Yasika mengelola kepemilikan dapur MBG melalui beberapa lembaga sosial.
“Nama lembaganya berbeda-beda,” kata Nanik.
BGN: Sistem Online, Tidak Mengetahui Identitas Pemohon
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan pernyataan resmi mengenai isu tersebut.
Ia menekankan bahwa proses pendaftaran SPPG dilakukan secara online, sehingga BGN tidak mengenal dan tidak melakukan verifikasi identitas pemohon secara langsung.
Dadan menyampaikan, “BGN tidak mengetahui siapa yang mengajukan karena berbasis portal dengan menekankan profesionalisme dan kelengkapan dokumen.”
Menurutnya, proses ini dibuat guna mempertahankan profesionalisme, kejelasan, serta mempercepat pembentukan SPPG yang jumlahnya diharapkan besar pada 2025.
Namun dia juga mengakui BGN telah menetapkan aturan pembatasan: satu lembaga di satu provinsi hanya diperbolehkan mengelola 10 dapur MBG, kecuali dapur yang terhubung dengan institusi tertentu (seperti lembaga pemerintah).
Pembatasan ini dibuat guna mencegah penguasaan oleh sekelompok kecil dan memastikan kualitas pengawasan tetap terjaga.
Dadan menegaskan bahwa BGN sebenarnya mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang bersedia menanamkan modal untuk membangun SPPG.
Kami mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang telah berkenan berinvestasi. BGN mendapat manfaat dari kelancaran pembentukan SPPG ini.
Ia menilai bahwa percepatan pembangunan dapur sangat krusial karena program MBG ditujukan kepada puluhan juta penerima manfaat dalam waktu yang singkat.
Berdasarkan acara peresmian SPPG di Kabupaten Bone, diketahui terdapat 41 dapur MBG di Sulawesi Selatan.
Dalam pidatonya, Pembina Yayasan Yasika Group, Yasika Aulia Ramadhani, menyampaikan bahwa kelompoknya telah mengelola 41 SPPG di seluruh Sulsel.
Yasika adalah putri dari Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud dan Andi Tenri Engka.
Distribusi dapur tersebut adalah:
16 dapur di Kota Makassar
3 dapur di Kota Parepare
2 dapur di Kabupaten Gowa
10 masakan khas Kabupaten Bone
3 dapur tambahan sedang dalam proses pengerjaan di area Tanete Riattang, Tellu Siattinge, Dua Boccoe, dan Kajuara.
Dalam pernyataannya, Yasika menyampaikan, “Sejak 6 Januari 2025, kami memulai di Makassar sebagai pelopor makanan bergizi di Sulsel. Dengan Asta Cita MBG, kami berharap mempercepat pemenuhan gizi anak bangsa.”
Ia juga menekankan bahwa pembangunan dapur MBG memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah.
Dari 17 dapur yang telah beroperasi, sekitar 850 pekerja terlibat, sementara jumlah penerima manfaat mencapai 60.000 orang.
Wakil Kepala BGN: Aturan Terbaru Akan Disusun Setelah Berjumpa dengan Presiden
Dari sisi pemerintah pusat, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menyatakan bahwa BGN sedang menyiapkan peraturan terbaru guna menghindari pengambilalihan dapur MBG oleh sekelompok orang tertentu.
Pernyataan ini diungkapkan setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
“Yang akan datang nanti. Yang akan datang saya pantau, ya. Insha Allah (dibuat aturan),” kata Nanik.
Saat ini belum ada aturan khusus yang melarang satu pihak menguasai berbagai dapur, karena pada tahap awal program MBG pemerintah lebih fokus pada percepatan pembangunan SPPG.
Menurut Nanik, “Tapi kemudian juga dikejar, ‘oh kita kan targetnya harus,’ anak-anak pada minta, ‘aduh, kita belum dapat nih MBG, MBG.’ Akhirnya oke, bagaimana cara mempercepat pembentukan SPPG itu, ya kita ajukan kepada siapa yang mampu untuk bisa membangun, yaitu membangun dapur itu, begitu ya. Ya nanti kita sambil melihat, ya.”
Ia juga menyatakan bahwa antusiasme masyarakat dalam membangun dapur MBG sangat tinggi hingga pendaftaran harus dihentikan karena kuota terpenuhi.
Nanik berkata, “Banyak sekali, sampai harus ditutup. Mungkin sudah ratusan ribu kali orang antri. Tidak seharusnya, tidak seharusnya (tidak ada satu orang pun 20). Tapi dulu waktu itu tidak begitu banyak.”
Artinya, menurutnya, tidak diperlukan satu organisasi yang menguasai terlalu banyak restoran karena permintaan sudah sangat tinggi.
Dasco Berjanji Melakukan Penertiban Setelah Mendengar Kabar Putri Anggota Legislatif Gerindra Sulsel Memiliki 41 Dapur MBG
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berkomitmen untuk mengatur kembali anggota partainya yang menguasai banyak tempat penyediaan makanan gratis (MBG).
“Kita atur dengan baik,” tulis Dasco melalui akunnya di X (ex Twitter) @bang_dasco, Kamis (20/11/2025).
Pernyataan Dasco sebagai tanggapan terhadap cuitan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu di X.
“Woowwww. Ini apakah latihan awal Serakahnomic? Menurut saya Pak Presiden @prabowo yang juga ketua Partai Bapak pengelola 41 dapur tersebut (wakil Ketua DPRD Sulsel) sedang menindak Serakahnomic,” tulis Said Didu, tokoh oposisi asal Sulsel. ***
