Penilaian Publik Terhadap Peran DPR: Antara Harapan dan Realita – Sebuah Tinjauan Mendalam

PARLEMENTARIA.ID –

Penilaian Publik Terhadap Peran DPR: Antara Harapan dan Realita – Sebuah Tinjauan Mendalam

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah jantung demokrasi sebuah negara, sebuah institusi yang seharusnya menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara. Di Indonesia, DPR memegang peranan krusial sebagai lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membentuk undang-undang), anggaran (menetapkan APBN), dan pengawasan (mengawasi jalannya pemerintahan). Namun, citra dan kinerja DPR di mata publik seringkali menjadi topik perdebatan yang hangat, bahkan tak jarang diwarnai nada minor. Penilaian publik terhadap DPR adalah cerminan dari seberapa jauh lembaga ini mampu memenuhi harapan yang disematkan kepadanya, dan seberapa besar jurang antara idealisme dan kenyataan yang terjadi.

Harapan Publik yang Menggunung: Pilar Demokrasi dan Suara Rakyat

Ketika berbicara tentang harapan terhadap DPR, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi. DPR idealnya adalah benteng demokrasi, tempat di mana suara nurani rakyat dapat disalurkan, diperjuangkan, dan diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum.

1. Representasi dan Penyambung Lidah Rakyat: Anggota DPR diharapkan menjadi representasi sejati dari daerah pemilihan mereka. Mereka harus mampu menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, baik yang terpinggirkan maupun yang mapan, dan memperjuangkannya di tingkat nasional. Harapan ini mencakup kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, responsif terhadap keluhan, dan hadir di tengah-tengah konstituen.

2. Legislasi yang Progresif dan Berpihak Rakyat: Fungsi legislasi adalah inti dari keberadaan DPR. Publik berharap DPR mampu menghasilkan undang-undang yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan zaman, dan secara substansi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, melindungi hak asasi, serta mendorong kemajuan bangsa. Proses pembentukannya pun diharapkan transparan, partisipatif, dan bebas dari kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

3. Pengawasan yang Tegas dan Efektif: DPR memiliki mandat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan. Masyarakat berharap fungsi pengawasan ini dijalankan secara tegas, objektif, dan tanpa kompromi. Pengawasan yang efektif akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

4. Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel: Dalam fungsi anggaran, DPR diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah APBN digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Transparansi dalam pembahasan dan penetapan anggaran adalah kunci untuk menghindari praktik korupsi dan pemborosan.

5. Integritas dan Etika yang Terpuji: Lebih dari sekadar fungsi, integritas dan etika pribadi anggota DPR adalah harapan fundamental. Mereka diharapkan menjadi teladan moral, menjunjung tinggi kejujuran, antikorupsi, serta memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik. Kehadiran mereka di parlemen diharapkan diisi dengan dedikasi dan profesionalisme.

Realita yang Seringkali Pahit: Jurang Antara Ideal dan Kenyataan

Namun, sayangnya, survei-survei opini publik secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR cenderung rendah. Ada jurang menganga antara harapan ideal dan realita kinerja yang dipersepsikan.

1. Citra Negatif dan Isu Korupsi: Salah satu realita paling pahit adalah citra DPR yang seringkali dikaitkan dengan kasus korupsi. Beberapa oknum anggota DPR yang tersandung kasus suap atau penyalahgunaan wewenang telah mencoreng nama baik lembaga secara keseluruhan, menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat.

2. Produktivitas Legislasi yang Disorot: Meskipun banyak RUU yang dibahas, kualitas dan relevansi beberapa undang-undang yang dihasilkan seringkali menjadi pertanyaan. Proses pembahasan yang tertutup, kurangnya partisipasi publik, hingga dugaan adanya kepentingan terselubung dalam penyusunan UU kerap menjadi sorotan. Target legislasi yang tidak tercapai juga sering menjadi kritik.

3. Pengawasan yang Kurang Bertaring: Fungsi pengawasan DPR sering dianggap kurang optimal. Kritik muncul ketika DPR terkesan "melempem" dalam mengawasi kebijakan pemerintah, terutama jika kebijakan tersebut terkait dengan partai politik yang berkuasa atau kepentingan tertentu. Debat yang kurang substansial atau interpelasi yang tidak berujung pada perubahan signifikan memperkuat pandangan ini.

4. Absensi dan Kurangnya Profesionalisme: Tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat, baik di komisi maupun paripurna, seringkali menjadi sorotan. Absensi yang tinggi, kurangnya persiapan dalam membahas isu penting, hingga perilaku yang kurang mencerminkan profesionalisme di ruang sidang, semakin memperburuk citra DPR.

5. Jarak dengan Konstituen dan Elitisme: Anggota DPR seringkali dianggap terlalu elitis dan jauh dari realitas kehidupan rakyat yang diwakilinya. Kunjungan kerja yang terkesan seremonial, komunikasi yang minim, dan sulitnya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, menciptakan kesan bahwa DPR kurang peduli terhadap konstituen.

Faktor-faktor Penyebab Kesenjangan: Mengapa Harapan Tak Selalu Terwujud?

Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada kesenjangan antara harapan dan realita ini:

• Sistem Rekrutmen Politik: Sistem pemilu yang kompleks dan mahal seringkali membuat caleg terpilih adalah mereka yang memiliki modal finansial kuat atau koneksi politik yang luas, bukan semata-mata karena integritas atau kapasitas. Ini dapat memicu politik transaksional dan mengaburkan orientasi pelayanan publik.
• Budaya Politik Pragmatis: Politik identitas dan kepentingan sesaat seringkali mendominasi, mengalahkan visi jangka panjang dan kepentingan nasional. Konsolidasi kekuasaan atau kepentingan partai bisa lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat.
• Tekanan Publik yang Belum Optimal: Meskipun kritik banyak dilontarkan, tekanan publik yang terorganisir dan berkelanjutan untuk menuntut akuntabilitas DPR masih perlu ditingkatkan.
• Peran Media: Liputan media yang sering menyoroti sisi negatif atau kontroversial DPR, meskipun penting sebagai pengawasan, kadang bisa membentuk generalisasi yang kurang berimbang.

Menuju DPR yang Lebih Baik: Jalan Terjal Penuh Tantangan

Meskipun demikian, harapan untuk memiliki DPR yang lebih baik tidak boleh padam. Transformasi menuju DPR yang lebih responsif, akuntabel, dan berintegritas adalah sebuah keniscayaan.

1. Reformasi Internal: DPR perlu melakukan reformasi internal yang mendalam, mulai dari penegakan kode etik yang tegas, peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota, hingga perbaikan mekanisme kerja yang lebih transparan dan efisien.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Keterbukaan informasi mengenai proses legislasi, penggunaan anggaran, hingga rekam jejak kehadiran dan kinerja anggota DPR adalah mutlak diperlukan. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mempermudah akses publik terhadap informasi ini.
3. Peningkatan Partisipasi Publik: DPR harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi partisipasi masyarakat dalam setiap proses legislasi dan pengawasan. Mekanisme dengar pendapat, forum konsultasi, dan platform aspirasi online perlu dioptimalkan.
4. Pendidikan Politik Masyarakat: Masyarakat juga memiliki peran penting. Dengan pemahaman politik yang lebih baik, masyarakat akan lebih kritis dalam memilih wakilnya, serta lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas DPR.

Kesimpulan

Penilaian publik terhadap peran DPR adalah barometer kesehatan demokrasi. Antara harapan yang menjulang tinggi akan sebuah lembaga perwakilan yang ideal, dan realita yang seringkali diwarnai kekecewaan, terhampar sebuah tantangan besar. DPR bukan hanya sekumpulan individu, melainkan representasi dari kedaulatan rakyat. Membangun kembali kepercayaan publik membutuhkan komitmen kuat dari internal DPR untuk berbenah, didukung oleh partisipasi aktif dan pengawasan kritis dari masyarakat. Hanya dengan sinergi ini, DPR dapat benar-benar menjadi pilar demokrasi yang kokoh, tempat di mana harapan rakyat tidak hanya sekadar janji, tetapi terwujud dalam kebijakan dan tindakan nyata demi kemajuan Indonesia.