PARLEMENTARIA.ID – Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengambil tindakan tegas untuk menghadapi pemotongan anggaran yang signifikan dalam APBD Jabar 2026.
Mulai bulan November 2025, DPRD Jawa Barat akan melakukan pengujian terhadap kebijakan tersebut.Work From Home(Pekerjaan dari Rumah) yang secara khusus ditujukan kepada pegawai yang kurang produktif.
Kebijakan ini merupakan tanggapan langsung terhadap penurunan APBD Jawa Barat 2026 sebesar Rp2,4 triliun, dari estimasi awal Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun, dikarenakan penyesuaian dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD).
Sekretaris Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Irma Rahmawati, mengungkapkan bahwa uji coba kerja dari rumah (WFH) akan dilaksanakan setiap hari Kamis dan bertujuan mencapai 50 persen dari total 133 pegawai (ASN dan non-ASN) di Sekretariat DPRD.
“Yang tidak produktif kita lakukan kerja dari rumah. Targetnya 50 persen dari seluruh pegawai sekretariat DPRD,” kata Irma di Bandung, Rabu 29 Oktober 2025.
Irma menambahkan, WFH ini merupakan masa uji coba untuk penerapan penuh yang direncanakan akan dimulai pada Januari 2026.
Pegawai struktural dan fungsional diwajibkan tetap bekerja di kantor, serta ia memastikan kebijakan ini tidak akan mengurangi fasilitas bagi karyawan yang bekerja dari rumah dan kurang produktif, sesuai dengan petunjuk Gubernur.
Skema Penghematan Edisi 2: Potong Tagihan Listrik Hingga Ganti Nasi Kotak
Selain memilah pegawai yang WFH berdasarkan produktivitas, Sekretariat DPRD Jabar juga melakukan serangkaian langkah penghematan operasional yang terperinci untuk menekan biaya bulanan:
– Efisiensi Energi: Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, menyampaikan rencana pemasangan sel surya di atap Gedung DPRD Jawa Barat guna mengurangi biaya listrik.
– Internet Gratis: Layanan internet berbayar bulanan akan dihentikan, dan diganti dengan pemanfaatan maksimal jaringan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar.
– Air Tanah: Mulai November 2025, Gedung DPRD akan memulai pemanfaatan air tanah untuk mengurangi pengeluaran operasional terkait air yang diangkut melalui pipa.
– Rapat Hemat: Kebijakan penghematan turut menyentuh konsumsi rapat. Snack pada rapat pagi dihilangkan, sementara hidangan makan siang dan rapat-rapat setelahnya yang biasanya berbentuk buffet akan diganti dengan nasi boks.
Langkah-langkah strategis ini mencerminkan komitmen serius DPRD Jawa Barat dalam menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang mengalami pemotongan signifikan, sambil tetap berupaya mempertahankan efisiensi dan kelancaran operasional kantor.
