PARLEMENTARIA.ID – Pembangunan infrastruktur kesehatan di Jawa Barat terancam melambat akibat minimnya alokasi anggaran. Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung, S.Pd., M.M., menilai kemampuan fiskal Pemprov Jabar saat ini tidak memadai untuk mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan vital seperti RSUD Welas Asih, RSUD Jampang Kulon, RSUD Pameungpeuk, RS Paru Sidawangi, RSKK Cicalengka, RSJ Cisarua, dan Laboratorium Kesehatan.
“Kalau tidak ada langkah luar biasa, pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau bagi masyarakat akan semakin sulit diwujudkan,” ujar Yomanius, Kamis (23/10).
Usulan Terobosan: Pinjaman Daerah dan Obligasi Kesehatan
Melihat keterbatasan anggaran daerah, Yomanius mengusulkan terobosan berani: penerbitan obligasi daerah atau pinjaman daerah. Skema ini diharapkan menjadi jalan keluar agar pembangunan infrastruktur kesehatan tidak menunggu hingga tahun 2027 atau bahkan 2028.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, maka pembangunan baru bisa dimulai paling cepat 2027 dan bertahap sampai 2028. Saat itu pun anggaran bisa membengkak karena kenaikan harga material dan biaya konstruksi,” jelas anggota Badan Anggaran DPRD Jabar tersebut.
Menurutnya, pilihan menerbitkan obligasi atau mengambil pinjaman daerah justru lebih rasional karena bisa menekan risiko keterlambatan proyek dan mencegah lonjakan biaya di masa depan.
Percepatan Pelayanan Publik Jadi Taruhan
Yomanius menegaskan, tujuan utama bukan sekadar proyek fisik, melainkan percepatan pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, RSUD dan fasilitas medis lain diharapkan mampu memberikan layanan yang cepat, modern, dan terjangkau bagi seluruh warga Jawa Barat.
“Memang ada beban bunga dari pinjaman komersial, tetapi itu masih dalam batas kemampuan daerah. Jauh lebih logis dibanding menunggu dana APBD yang tidak pasti,” ujarnya.
Sebagai Sekretaris Depidar SOKSI Jawa Barat, Yomanius menekankan pentingnya keberanian Pemprov Jabar dalam mengambil kebijakan strategis demi kepentingan publik. “Inovasi fiskal harus jadi solusi, bukan alasan untuk berhenti membangun,” pungkasnya.
Saatnya Berani untuk Sehat
Minimnya anggaran kesehatan menjadi alarm serius bagi Pemprov Jabar. Gagasan pinjaman daerah atau penerbitan obligasi bukan sekadar ide populis, tetapi langkah realistis agar rumah sakit di berbagai daerah segera mendapat fasilitas yang layak.
Jika tidak segera diambil keputusan, keterlambatan pembangunan akan menimbulkan beban biaya lebih besar dan memperpanjang penderitaan masyarakat yang membutuhkan layanan medis cepat dan murah.***
