PARLEMENTARIA.ID – Warga Medokan Ayu di Kota Surabaya mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi infrastruktur yang semakin memprihatinkan. Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, warga menyampaikan berbagai keluhan mulai dari jalan rusak hingga masalah banjir yang sering terjadi.
Pertemuan ini digelar dalam agenda reses, yang disambut antusias oleh masyarakat setempat. Hadir juga Lurah Medokan Ayu Zainul Abidin serta tokoh masyarakat lainnya seperti Ketua LPMK Medokan Ayu Rudy Judianto dan Ketua RW 12 Agus Trimulyo.
Masalah Jalan Rusak dan Lahan Kosong
Salah satu isu utama yang dibahas adalah kerusakan jalan paving di Jalan Medayu Utara Gang 16. Warga RT 6/RW 12, Kahono, mengeluh bahwa jalan tersebut sudah tidak diperbaiki selama 15 tahun. Ia menegaskan bahwa saat musim hujan, jalan tersebut menjadi tempat genangan air yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
Aning Rahmawati langsung merespons dengan janji akan mengawal perbaikan jalan tersebut. Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan tentang lahan kosong di lingkungan RT 6/RW 12 yang belum dimanfaatkan. Mereka berharap lahan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan umum.
Aning meminta Lurah Medokan Ayu untuk segera mengecek status kepemilikan lahan agar tidak melanggar aturan hukum.
Solusi untuk Masalah Banjir
Selain masalah jalan, warga juga menyampaikan kekhawatiran terhadap banjir yang sering terjadi di kawasan Medokan Ayu. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini.
Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada anggota legislatif. Dengan adanya dialog ini, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai masalah yang selama ini menjadi beban masyarakat.
Harapan Warga Medokan Ayu untuk Perbaikan Kondisi Lingkungan
Masyarakat Medokan Ayu berharap kehadiran Aning Rahmawati dalam agenda jaring aspirasi masyarakat dapat menjadi awal dari perubahan nyata. Mereka ingin kondisi lingkungan mereka lebih baik, baik dalam hal infrastruktur maupun pengelolaan ruang terbuka.
Dengan adanya komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah, diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih layak huni dan aman bagi semua. (*)
