PARLEMENTARIA.ID –Â Kota Denpasar saat ini memiliki 17 sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang tersebar di empat kecamatan. Meskipun jumlah tersebut terlihat cukup banyak, namun dinilai masih kurang untuk mengakomodir kebutuhan siswa berdasarkan populasi penduduk di kota tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Ketut Sudana, menyampaikan bahwa idealnya minimal terdapat 25 SMP negeri agar bisa menampung seluruh siswa. Menurutnya, angka tersebut dilihat dari tingkat kepadatan penduduk dan kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan yang layak.
“Ini baru minimal ya, idealnya seperti itu dilihat dari populasi penduduknya. Tapi sekarang baru ada 17 SMP Negeri,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Ia menjelaskan bahwa kendala utama dalam pembangunan SMP Negeri adalah keterbatasan lahan. Kota Denpasar tidak memiliki banyak tanah yang dapat digunakan untuk membangun sekolah. Oleh karena itu, pemerintah sering kali harus meminjam lahan dari Kabupaten Badung atau provinsi dengan cara sewa.
“Kendalanya memang tanah yang terbatas, kebanyak pinjam ke Badung, ke provinsi, sewa. Ada beberapa yang sudah diserahkan ke Denpasar, tapi beberapa,” tambahnya.
Sebagai mantan Kabid Pendidikan SD di Disdikpora Kota Denpasar, I Ketut Sudana memahami kondisi ini secara langsung. Ia juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah dan kepala UPT di lingkungan pendidikan.
Dengan jumlah SMP Negeri yang terbatas, ia menilai wajar jika setiap tahun terjadi masalah dalam penerimaan peserta didik baru. Apalagi, dari jumlah lulusan SD, masih kurang dari 50 persen yang belum tertampung di SMP Negeri.
“Syukurnya ada sekolah swasta yang bisa menampung siswa yang tidak tertampung di negeri, sehingga mereka bisa mengikuti wajib belajar,” ujarnya.
Namun, menurut I Ketut Sudana, jika saat ini SMP Negeri bisa dibangun sesuai idealnya, maka akan berdampak pada sekolah swasta. Sekolah swasta pasti akan merasa keberatan karena tidak bisa mendapatkan murid.
“Dan kalau swasta merasa keberatan ya wajar, mereka pasti akan merasa tersaingi, tidak dapat murid. Nah itu tugas pemerintah, kalau begitu berikan BOP atau apa. Karena minimal 20 persen anggaran pemerintah wajib untuk pendidikan,” katanya.
Masalah Utama dalam Pembangunan Sekolah
Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan SMP Negeri antara lain:
- Keterbatasan lahan: Kota Denpasar tidak memiliki banyak lahan yang dapat digunakan untuk membangun sekolah.
- Kebijakan sewa dan pinjam: Pemerintah sering kali harus meminjam atau menyewa lahan dari daerah lain.
- Perluasan kebutuhan pendidikan: Jumlah siswa yang meningkat setiap tahun membuat kebutuhan akan sekolah semakin besar.
Dampak terhadap Sekolah Swasta
Jika jumlah SMP Negeri meningkat, maka akan berdampak pada sekolah swasta. Hal ini bisa menyebabkan sekolah swasta merasa tersaingi dan kesulitan dalam mendapatkan murid. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan dana operasional (BOP) kepada sekolah swasta agar tetap bisa beroperasi.
Solusi yang Diperlukan
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Meningkatkan jumlah SMP Negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada.
- Memberikan bantuan dana operasional kepada sekolah swasta.
- Memastikan anggaran pendidikan mencapai minimal 20 persen dari total anggaran pemerintah.
Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan akses pendidikan di Kota Denpasar dapat lebih merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
