PARLEMENTARIA.ID – Fenomena ketidakharmonisan antara sejumlah Bupati dengan wakilnya di Jawa Timur menjadi perhatian serius bagi Anggota DPRD Jatim, Freddy Poernomo. Ia menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi yang terjadi, khususnya di wilayah seperti Jember dan Sidoarjo.
Freddy menilai bahwa Gubernur memiliki peran penting dalam menjembatani konflik tersebut. Sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, Gubernur juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia mengharapkan Gubernur turun tangan untuk melakukan mediasi agar konflik tidak berlarut-larut.
Konflik yang Menyita Perhatian Publik
Beberapa waktu terakhir, isu tentang konflik antara Bupati dan Wakil Bupati di Jawa Timur memang mencuat ke permukaan. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah perpecahan antara Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Santoso di Kabupaten Jember. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam proses gugatan di pengadilan dan telah menarik perhatian publik.
Di sisi lain, Kabupaten Sidoarjo juga menjadi sorotan setelah isu retaknya hubungan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana muncul. Hal ini membuat masyarakat semakin waspada terhadap dinamika politik di tingkat daerah.
Dampak pada Jalannya Birokrasi
Ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati dikhawatirkan akan mengganggu jalannya birokrasi di daerah. Freddy Poernomo menekankan bahwa konflik seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena dapat berdampak buruk terhadap pelayanan publik.
Sebelum Gubernur turun tangan, Freddy juga berharap agar DPRD setempat bisa ikut memediasi. Menurutnya, DPRD sebagai fungsi kontrol memiliki tanggung jawab untuk memberikan warning terhadap situasi yang terjadi.
Penyebab Keretakan Kepala Daerah
Menurut Wakil Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati sering terjadi di tengah pemerintahan. Berbeda dengan masa kampanye atau pelantikan yang biasanya penuh harmoni, konflik cenderung muncul setelah masa jabatan dimulai.
Surokim menilai bahwa penyebab utama keretakan ini meliputi rebutan pengaruh di berbagai bidang, baik di birokrasi, politik, ekonomi, maupun level individual. Faktor-faktor ini sering menjadi alasan retaknya hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati hingga akhirnya pecah kongsi.
Pentingnya Komunikasi dan Pengertian
Pengamat politik ini menilai bahwa konflik seperti ini bisa teratasi jika kedua belah pihak memiliki komitmen kuat untuk bekerja sama hingga akhir periode. Ia menekankan perlunya intensitas komunikasi yang tinggi, saling pengertian, serta pembagian peran dan pelibatan masing-masing pihak.
Surokim menyarankan agar ada upaya terus menerus untuk menjaga frekuensi komunikasi yang sama dan memperbarui kepercayaan antara Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini sangat penting agar tidak muncul ego yang bisa mengganggu proses pemerintahan.
Energi yang Terbuang untuk Berseteru
Sebagai akademisi, Surokim mengingatkan bahwa disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati pasti akan mengganggu ritme dan akselerasi pemerintahan. Ia menilai bahwa konflik seperti ini justru merusak konsentrasi dalam manajemen pembangunan daerah.
“Jika keretakan itu terjadi, percayalah energi kepala daerah akan habis untuk berseteru dan sulit untuk menjalankan roda birokrasi secara progresif dan akseleratif,” ujar Surokim.***
