DPRD Kaltim Minta Evaluasi Total terhadap Pimpinan KSOP dan Pelindo Pasca Insiden Berulang di Jembatan Mahulu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan perlunya tindakan tegas menyusul insiden berulangnya tabrakan tongkang batubara di Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Minggu (25/1/2026). Komisi III DPRD Kaltim mencatat empat langkah mendesak untuk menyelamatkan aset negara dan menegaskan keselamatan publik, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta kapal pendamping yang bertugas di alur Sungai Mahakam.
“Kami meminta agar seluruh jajaran KSOP dan Pelindo segera di evaluasi dan audit. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas lemahnya pengawasan di jalur padat Sungai Mahakam,” tegas Wakil Ketua DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.
Empat Tuntutan Utama DPRD Kaltim
-
Reformasi Pimpinan KSOP dan Pelindo
DPRD Kaltim menekankan pergantian jabatan pada posisi strategis di sektor perairan Kalimantan Timur. Insiden berulang ini dianggap sebagai kegagalan manajerial yang fatal. Perubahan struktur kepemimpinan diperlukan untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat dan tanggung jawab yang jelas. -
Evaluasi Total Perizinan dan Standarisasi Kapal Pendamping
Audit menyeluruh diminta terhadap semua kapal yang bertugas sebagai assist maupun kapal tambat, termasuk kondisi teknis armada yang mendampingi tongkang besar. “Tentunya audit hingga pengecekan ulang mencegah kegagalan teknis saat memandu muatan,” imbuh Fachlevi. -
Audit Kompetensi Kru dan ABK
DPRD Kaltim menyoroti faktor manusia (human error) yang turut berpengaruh. Evaluasi terhadap seluruh ABK maupun kru tugboat wajib dilakukan, termasuk sertifikasi dan pengawasan kesiapsiagaan kru. Diperlukan penguatan kompetensi dan pengawasan terhadap kru agar risiko kesalahan operasional dapat diminimalisir. -
Pembaruan Sistem Pengaturan Lalu Lintas Pengolongan
Sistem pengaturan lalu lintas kapal dinilai sudah tidak relevan dengan kepadatan arus saat ini. DPRD Kaltim meminta regulasi dan SOP baru, termasuk pengaturan waktu melintas dan jarak aman kapal, untuk meminimalisir risiko benturan di masa depan. “DPRD Kaltim menegaskan tidak akan menoleransi kelalaian serupa yang dapat membahayakan infrastruktur Jembatan Mahakam Ulu,” pungkas Akhmed Reza.
Riwayat Insiden Jembatan Mahulu
Jembatan Mahulu telah beberapa kali mengalami benturan. Sebelumnya, pada 23 Desember 2025 dan 4 Januari 2026, insiden serupa terjadi, namun hingga kini status penyelidikannya belum jelas. Peristiwa terbaru terjadi sekitar pukul 05.10 WITA, ketika TB Atlantik Star 23 menabrak buoy yang digunakan sebagai tempat tambat oleh dua rangkaian kapal, termasuk TB Marina 1631 dan TB Karya Star 67.
Dampak benturan menyebabkan tali tambat putus, tongkang hanyut terbawa arus, dan menempel pada safety fender jembatan. Proses evakuasi memakan waktu sekitar tiga jam hingga tongkang berhasil diamankan. Warga dan pihak terkait terus menunggu langkah konkret, termasuk penggantian kerusakan dan peningkatan pengawasan demi menjaga ketahanan jalur logistik yang vital di Kalimantan Timur.
