PARLEMENTARIA.ID – Respons Presiden Prabowo terkait ratusan penduduk Pati melakukan demonstrasi memintaBupati PatiSudewo dipecat dari posisinya di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada hari Rabu, 13 Agustus 2025. Permintaan daridemo Patiitu dimulai dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan untuk daerah pedesaan serta perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Warga menggelar protes terhadap kebijakan yang dirasa memberatkan mereka. Namun, Sudewo merespons kritik warga dengan sikap arogan. Sudewo mengajak warga untuk mengirimkan hingga 50 ribu orang untuk menentang kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut.
Baru-baru ini, Sudewo mencabut kenaikan PBB-P2 dan meminta maaf atas pernyataannya. Meskipun demikian, warga tetap melakukan demonstrasi. Kemarin, Sudewo bertemu dengan para peserta aksi dan memohon maaf atas tindakannya. Ia berjanji untuk melakukan perbaikan.
Warga meminta Sudewo mengundurkan diri bukan hanya karena kenaikan PBB. DPRD Pati menerima laporan bahwa warga juga menentang pemecatan ratusan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Pati. Sudewo menghentikan 220 karyawan RSUD Pati tanpa memberikan pesangon.
Merespons keluhan warga, DPRD Pati membentuk tim khusus hak angket guna membahas pemakzulan Bupati Sudewo. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap arogan Sudewo. Istana juga mengajak para kepala daerah agar lebih bijaksana dalam menanggapi protes masyarakat.
Berikut tanggapan berbagai pihak terhadap aksi demonstrasi warga Pati kemarin:
Pengamat mengatakan bahwa protes masyarakat Pati tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat.
Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan keributan di Pati, Jawa Tengah, disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Tindakan Bupati Pati Sudewo yang ingin menaikkan tarif PBB P2 hingga 250 persen terkait pemangkasan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat.
Syafruddin mengatakan bahwa pemangkasan anggaran untuk daerah ini memberatkan pemerintah setempat untuk meningkatkan pendapatan asli mereka. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50 triliun pada tahun 2025. “Tekanan ini secara langsung memberatkan masyarakat, menyebabkan ketegangan seperti yang terjadi di Pati,” katanya saat dihubungi pada Rabu, 13 Agustus 2025.
DPRD Pati membentuk Komite Khusus Hak Angkat terhadap Bupati Sudewo
DPRD Pati mengadakan rapat untuk menanggapi tuntutan warga yang meminta Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya, kemarin. Rapat tersebut membahas penolakan masyarakat terhadap kebijakan PBB-P2 sebesar 250 serta protes pemecatan ratusan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Pati.
Ketua DPRD Ali Badrudin selanjutnya mengetuk palu sebagai tanda persetujuan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket terhadap Bupati Sudewo. Panitia tersebut akan mengkaji berbagai kebijakan yang bermasalah. Menurutnya, jika dalam rapat-rapat Pansus Hak Angket ditemukan kesalahan dari Bupati Sudewo, maka mereka dapat mengusulkan pemakzulan terhadap Sudewo. Setelah itu, panitia hak angket akan menyampaikan hasilnya ke rapat paripurna DPRD.
Jika disetujui, keputusan tersebut akan diajukan ke Mahkamah Agung atau MA. “Jika memang terbukti bersalah, pasti akan ada pemakzulan,” ujar Ali.
PKB mengatakan pencopotan Bupati Sudewo harus dilakukan melalui mekanisme demokratis
Wakil Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, menyatakan bahwa tuntutan penggulingan terhadap Bupati Pati Sudewo harus dilakukan melalui prosedur yang demokratis. Pemakzulan Sudewo tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan atau aksi anarkis.
Ia juga menilai langkah DPRD Pati dalam membentuk Panitia Khusus Hak Angket terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah tepat. “Itu berarti mekanismenya sudah baik, sudah sesuai menurut saya. Jangan sampai seseorang dijatuhkan melalui cara anarkis, tetapi harus menggunakan mekanisme demokratis,” ujar Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Prabowo Menyesali sikap Bupati Sudewo
Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyesali sikap Bupati Pati Sudewo yang keras dalam merespons protes masyarakat. Prasetyo juga mengajak para pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan kebijakan.
Terlebih kebijakan yang secara langsung memengaruhi masyarakat. “Itu terus-menerus kami ajukan,” kata Prasetyo.
Gerindra meminta Sudewo agar tidak mengambil kebijakan yang memberatkan rakyat
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono meminta Sudewo—seorang anggota partai—agar tidak mengeluarkan kebijakan yang memberatkan rakyat. Ia menyatakan telah menyampaikan pesan kepada Sudewo untuk lebih memperhatikan keluhan masyarakat.
“Sebagai Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga telah menyampaikan kepada Bupati Sudewo untuk memperhatikan aspirasi masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak menambah beban,” ujar Sugiono melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 Agustus 2025. ***
