PARLEMENTARIA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang akan berlaku mulai 1 November 2025. Keputusan ini dilakukan setelah melalui proses pembahasan intensif antara pihak pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Penyesuaian UMK bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan tenaga kerja dan kemampuan dunia usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi.
Daftar Lengkap UMK Jawa Timur 2025
Berikut adalah daftar lengkap UMK di Jawa Timur yang berlaku sejak 1 November 2025:
- Kota Surabaya – Rp 5.032.635
- Kabupaten Gresik – Rp 4.943.793
- Kabupaten Sidoarjo – Rp 4.940.090
- Kabupaten Pasuruan – Rp 4.936.417
- Kabupaten Mojokerto – Rp 4.925.398
- Kabupaten Malang – Rp 3.587.213
- Kota Malang – Rp 3.524.238
- Kota Batu – Rp 3.360.466
- Kota Pasuruan – Rp 3.358.557
- Kabupaten Jombang – Rp 3.137.004
- Kabupaten Tuban – Rp 3.050.400
- Kota Mojokerto – Rp 3.031.000
- Kabupaten Lamongan – Rp 3.012.164
- Kota Probolinggo – Rp 2.989.407
- Kabupaten Probolinggo – Rp 2.876.657
- Kabupaten Jember – Rp 2.838.642
- Kabupaten Banyuwangi – Rp 2.810.139
- Kota Kediri – Rp 2.572.361
- Kabupaten Bojonegoro – Rp 2.525.132
- Kabupaten Kediri – Rp 2.492.811
- Kota Blitar – Rp 2.481.450
- Kabupaten Tulungagung – Rp 2.470.800
- Kabupaten Lumajang – Rp 2.429.764
- Kota Madiun – Rp 2.422.105
- Kabupaten Blitar – Rp 2.413.974
- Kabupaten Magetan – Rp 2.406.719
- Kabupaten Sumenep – Rp 2.406.551
- Kabupaten Nganjuk – Rp 2.405.255
- Kabupaten Ponorogo – Rp 2.402.959
- Kabupaten Madiun – Rp 2.400.321
- Kabupaten Ngawi – Rp 2.397.928
- Kabupaten Bangkalan – Rp 2.397.550
- Kabupaten Trenggalek – Rp 2.378.784
- Kabupaten Pamekasan – Rp 2.376.614
- Kabupaten Pacitan – Rp 2.364.287
- Kabupaten Bondowoso – Rp 2.347.359
- Kabupaten Sampang – Rp 2.335.661
- Kabupaten Situbondo – Rp 2.335.209
Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan UMK
Penyesuaian UMK di Jawa Timur tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:
- Tingkat inflasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Kebutuhan hidup layak (KHL) yang berbeda di setiap kabupaten/kota.
- Kemampuan perusahaan dan dunia usaha dalam menyesuaikan struktur upah.
Proses penetapan UMK dilakukan melalui Dewan Pengupahan Daerah, yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Setelah rekomendasi dan verifikasi selesai, Gubernur Jawa Timur menetapkan besaran UMK baru untuk seluruh wilayah.
Dampak bagi Pekerja dan Pengusaha
Bagi pekerja, kenaikan UMK memberikan harapan terhadap peningkatan kesejahteraan, terutama di tengah meningkatnya biaya kebutuhan hidup. Sementara itu, bagi pengusaha, khususnya sektor padat karya dan UMKM, kebijakan ini menuntut penyesuaian ulang terhadap rencana produksi dan anggaran gaji. Pemerintah berharap kebijakan ini tetap mendorong daya beli masyarakat tanpa mengurangi produktivitas sektor industri.
Komitmen Pemerintah dalam Melindungi Hak Pekerja
Penyesuaian UMK Jawa Timur yang mulai berlaku 1 November 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak pekerja sekaligus menjaga keseimbangan iklim usaha. Dengan Surabaya kembali memimpin dengan angka di atas Rp 5 juta, diharapkan kesejahteraan tenaga kerja meningkat dan perekonomian daerah terus tumbuh stabil.
