PARLEMENTARIA.ID — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik menyelesaikan masalah utang kereta cepat Jakarta—Bandung Whoosh.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menteri saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.
Dikutip dari Antara, Prasetyo mengungkapkan bahwa arahan Presiden terkait dengan persoalan utang kereta cepat itu termasuk detail yang menyangkut angka, dan skenario-skenario penyelesaian utang terbaik yang dapat ditempuh oleh pemerintah.
”Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo, Kamis (30/10/2025) malam.
Adapun, sejumlah menteri yang mengikuti ratas tersebut, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Kemarin di dalam ratas [masalah Whoosh] itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujar Prasetyo.
Kendati demikian, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, tetapi juga persoalan lain terkait dengan transportasi.
“Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” tuturnya.
Masalah penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.
Terkait dengan masalah itu, Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh.
Menurut Purbaya, utang dari proyek tersebut bukan beban negara, melainkan menjadi beban dari BUMN yang terlibat di dalamnya.
Dalam kesempatan terpisah, COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa negosiasi untuk restrukturisasi utang Whoosh masih berjalan.
“Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi [ke China] untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (23/10/2025).
Tim negosiasi dari Danantara itu akan merundingkan restrukturisasi utang dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
