PARLEMENTARIA.ID – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fadli Salim Elbetan, mengkritik jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang banyak berada di Kota Bula.
Karena itu, ODGJ yang berjalan-jalan saat ini dianggap mulai mengganggu kenyamanan masyarakat.
Itu diungkapkan Fadli dalam rapat bersama mitra kerja Komisi III DPRD SBT, di ruang rapat paripurna, Rabu (5/11/2025).
“Jika saya menghitung 100 orang, mungkin hanya 3 hingga 4 orang yang berada di SBT, tetapi ini sudah menjadi gangguan bagi orang lain,” kata Fadli.
Ia bahkan memberikan contoh beberapa kasus gangguan yang dialami masyarakat di berbagai wilayah, salah satunya terjadi di persimpangan Kantor KPU SBT.
“Contohnya di Ridolama, anak-anak yang pergi berbelanja sering diganggu oleh Abu. Abu adalah orang yang sering membawa korek api dalam jumlah banyak, lalu diberikan satu per satu kepada anak-anak. Mereka merasa takut,” katanya.
“Belum lagi Rahman yang berada di persimpangan KPU. Coba Ibu Kadis dan Pak Direktur kalau melewati tempat itu, pasti merasa kasihan sekaligus takut,” tambahnya.
Menurut Fadli, keadaan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan pengelola rumah sakit, karena hingga saat ini Kabupaten SBT belum memiliki dokter spesialis kejiwaan.
“Tidak ada lagi dokter spesialis gangguan jiwa di sini. Silakan manfaatkan kemampuan Ibu Dokter dan Pak Direktur. Mari berdiskusi dengan pemerintah daerah, serta berikan perawatan bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa,” tegasnya.
Meski mengakui sering berkomunikasi secara langsung dengan para ODGJ di Bula, Fadli merasa tindakan individu saja tidak cukup.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang menyeluruh dan terencana oleh pemerintah daerah.
“Rahman adalah teman saya, Abu juga teman saya. Sering saya berikan rokok, memberi uang. Namun pemerintah perlu hadir. Ini tanggung jawab daerah untuk mengambil langkah yang menyeluruh,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Fadli juga menyentuh mengenai pelayanan BPJS yang menurutnya masih memerlukan peninjauan kembali.
Ia berharap adanya kerja sama antar instansi sehingga penanganan isu sosial dan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih efisien.
“Coba cek BPJS juga, saya rasa perlu dibicarakan bersama. Semua harus duduk di meja yang sama,” tambahnya.(*)
