PARLEMENTARIA.ID — Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, menyatakan dukungannya terhadap target ambisius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menuntaskan 100 persen perekaman KTP elektronik (e-KTP) pada tahun 2025. Meski begitu, dia mengingatkan pentingnya strategi pelaksanaan yang konkret agar tidak hanya menjadi sekadar angka dalam laporan.
Menurut Kahfi, langkah jemput bola yang dilakukan Pemkot, seperti layanan keliling dan pembukaan pos layanan di berbagai titik, memang patut diapresiasi. Namun, dia menyoroti masih adanya tantangan besar, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, hingga warga di kawasan padat penduduk.
“Kami sepenuhnya mendukung capaian ini. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana layanan bisa menyentuh masyarakat yang selama ini sulit dijangkau,” kata Kahfi dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).
Data Sasaran Harus Akurat untuk Menjangkau Warga yang Belum Rekam e-KTP
Politikus Gerindra ini mendorong Pemkot agar menggunakan pendekatan berbasis data dalam program jemput bola. Menurutnya, perlu ada pemetaan kelompok warga yang belum melakukan perekaman agar kegiatan lebih efisien dan tidak sekadar menyasar lokasi-lokasi yang sudah terjangkau.
“Pemkot jangan hanya menunggu, harus aktif mendatangi warga, apalagi yang punya hambatan mobilitas,” tegasnya.
Kahfi juga menekankan pentingnya kerja sama lintas dinas, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, terutama dalam menjangkau siswa usia 17 tahun dan penerima bansos yang kerap belum memiliki e-KTP.
e-KTP adalah Hak Dasar, Bukan Sekadar Dokumen Administratif
“Ini soal hak dasar warga. Tanpa e-KTP, mereka bisa kesulitan akses layanan publik, dari sekolah, rumah sakit, sampai bantuan sosial,” tambahnya.
Ia juga menyarankan agar Pemkot menggencarkan kampanye publik melalui media sosial maupun kanal informasi lainnya. Ia menilai masih banyak warga, khususnya generasi muda, yang belum memahami pentingnya e-KTP.
Komisi A DPRD Surabaya, lanjut Kahfi, siap mengawal kebijakan ini melalui fungsi pengawasan dan alokasi anggaran. Harapannya, Surabaya bisa menjadi kota pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan perekaman e-KTP 100 persen secara merata. (@)
