PARLEMENTARIA.ID – Ketiga proyek yang menjadi fokus utama Komisi III DPRD Kota Probolinggo adalah pembangunan Gedung Inspektorat, Rumah Dinas Wakil Wali Kota, dan Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Ketiganya dinilai belum menunjukkan progres signifikan meski telah berjalan dalam tahun anggaran 2025. Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo.
Faktor Utama Keterlambatan Proyek
Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti, mengakui adanya hambatan serius di sejumlah proyek tersebut. Ia menyebut faktor utama keterlambatan disebabkan oleh kemampuan finansial rekanan pelaksana yang belum siap mendahulukan biaya pembelian material. “Dari hasil evaluasi, masalah utama ada pada kemampuan keuangan rekanan pelaksana. Banyak perusahaan tidak siap secara finansial untuk mendahulukan pembelian material,” jelasnya.
Langkah Pengembangan Regulasi
Untuk mengatasi hal ini, Dinas PUPR akan menggandeng Inspektorat dan bagian hukum untuk mengkaji aturan baru terkait kelayakan finansial rekanan. Menurut Setyorini, penguatan regulasi ini penting agar proses tender berikutnya dapat menghasilkan pelaksana proyek yang siap secara administrasi dan finansial.
Proyek Preservasi Jalan dan Dampak Lingkungan
Selain tiga proyek utama, Dinas PUPR juga menyoroti pekerjaan preservasi Jalan Soekarno-Hatta dan Panglima Sudirman yang merupakan program Kementerian PUPR. Proyek perbaikan drainase, trotoar, dan pengaspalan ini mendapat banyak sorotan dari masyarakat karena menimbulkan dampak lingkungan di sekitar lokasi.
Setyorini menjelaskan bahwa pihaknya akan mengadakan forum lanjutan antara PUPR, Komisi III, dan pelaksana proyek dari pusat. Harapannya agar ruang lingkup pekerjaan lebih jelas, termasuk penanganan dampak lingkungan seperti penggantian pohon yang ditebang.
Peran DPRD dalam Pengawasan Proyek
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menyatakan pihaknya akan terus mengawal jalannya proyek agar selesai tepat waktu dengan mutu terbaik. “Tiga proyek besar menjadi fokus utama kami, yaitu rumah dinas wakil wali kota, gedung inspektorat, dan pondok pesantren Mambaul Ulum. Kami akan memanggil kontraktor pelaksana untuk dimintai keterangan langsung,” ujarnya.
Muchlas juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan. “Kami tidak ingin pekerjaan ini asal jadi. Proyek-proyek tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari tata kota yang tertata rapi,” tegasnya.
Tantangan Koordinasi Antarinstansi
Komisi III DPRD Kota Probolinggo memberikan catatan khusus agar koordinasi antarinstansi diperkuat. Dewan berharap seluruh proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal tanpa mengorbankan kualitas, estetika, dan kepentingan publik dalam pembangunan di Kota Probolinggo.
Komentar Masyarakat dan Kebutuhan Transparansi
Masyarakat sekitar lokasi proyek juga mengecam keterlambatan yang terjadi. Banyak dari mereka merasa khawatir dengan kondisi infrastruktur yang tidak segera diperbaiki. Hal ini memperkuat kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek.
Kesiapan Kontraktor dan Evaluasi Berkala
Untuk memastikan progres yang optimal, diperlukan evaluasi berkala terhadap kesiapan kontraktor. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar tidak terulang kesalahan serupa di masa depan.
Kesimpulan
Proses pembangunan di Kota Probolinggo masih menghadapi tantangan signifikan, baik dari segi finansial maupun koordinasi antarinstansi. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen dari semua pihak, diharapkan proyek-proyek yang sedang berjalan dapat selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat. ***
