PARLEMENTARIA.ID – Pihak instansi beserta para pemangku kepentingan diminta untuk semakin memperketat pemeriksaan kendaraan pada berbagai moda transportasi, seperti darat, laut, udara, dan kereta api menjelang perayaan Natal 2005 serta Tahun Baru 2026 (Nataru).
Wakil Ketua (Waka) DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menyatakan, tindakan ini merupakan bagian dari upaya mengurangi terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh masalah teknis kendaraan serta kesalahan manusia (human error).
“Semua perlu memastikan seluruh sarana transportasi aman, nyaman, dan siap melayani masyarakat dengan standar terbaik,” kata Sarif Abdillah, Selasa (2/12).
Pada masa liburan Natal dan Tahun Baru, jelas Sarif, mobilitas masyarakat pasti akan meningkat. Terlebih lagi terdapat masa libur sekolah. Hal ini juga akan berdampak pada penggunaan transportasi umum.
“Keamanan masyarakat adalah prioritas utama, sehingga pemerintah perlu berkomitmen menyediakan layanan transportasi yang aman, teratur, serta manusiawi,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Pemeriksaan kendaraan, menurut Kakung, panggilan akrab Sarif Abdillah, dilakukan dengan memeriksa hal-hal yang dianggap berpotensi menyebabkan kecelakaan, seperti kondisi fisik kendaraan dan fungsi alat-alat pendukung yang digunakan dalam operasional kendaraan.
“Termasuk, dokumen administratif dan kelengkapan kendaraan, serta peralatan lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara,” jelas anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Kementerian Perhubungan memperkirakan pergerakan masyarakat selama Nataru tahun ini akan naik sekitar 4% dibandingkan tahun lalu.
Kakung menegaskan bahwa pengelolaan operasi Nataru tidak boleh dianggap enteng dan dilakukan sebagai rutinitas belaka.
“Selain pemeriksaan ramp, kebijakan dan strategi juga harus dipersiapkan untuk menjaga serta meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan transportasi,” ujar Kakung.
Langkah itu, kata Kakung, adalah koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia dan operator, penyiapan sumber daya manusia, antisipasi cuaca, regulasi tentang keselamatan, hingga penyelenggaraan Posko Terpadu.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, sehingga dapat berkumpul dengan keluarga tercinta tanpa kendala berarti,” tandasnya.***
