PARLEMENTARIA.ID – Jumlah Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Madiun secara resmi bertambah. Bersamaan dengan upaya Polres Madiun membangun SPPG ketiga di Desa Sogo, Kecamatan Balerejo. Pembangunan ini dilakukan guna mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dan mengurangi tingkat stunting di daerah tersebut.
Kepala Kepolisian Resor Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas SPPG tersebut merupakan bukti komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas gizi anak serta mengurangi angka stunting melalui pendekatan pelayanan yang terpadu.
“Kami berharap SPPG ini kelak berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan gizi anak-anak sekolah,” kata AKBP Kemas setelah meletakkan batu pertama di Desa Sogo.
Selanjutnya, SPPG ketiga Polres Madiun berada di bawah pengelolaan Yayasan Kemala Bhayangkari dan dibangun di atas area seluas 50.060 x 21.860 meter persegi, dengan rencana target penerima manfaat sebanyak 2.268 anak pelajar yang tersebar di berbagai tingkat pendidikan.
Kapolres menegaskan bahwa keberadaan SPPG tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan bahan pangan bernutrisi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat setempat agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya pangan.
“Pengembangan SPPG ini selaras dengan program nasional dalam usaha menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan memiliki kemampuan kompetitif. Polres Madiun berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah pemerintah daerah setempat demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data, Program MBG di Kabupaten Madiun memerlukan sebanyak 52 titik dapur SPPG. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan target awal yang direncanakan sebanyak 36 titik, karena disesuaikan dengan jarak pengiriman. Jumlah anak yang menjadi sasaran Program MBG di Kabupaten Madiun adalah 92.500 anak.
Saat ini, jumlah balita yang mengalami stunting di Kabupaten Madiun mencapai 1.726 anak atau sebesar 5,35 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tingkat stunting nasional yang mencapai 19,8 persen. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Madiun bersama instansi terkait terus berupaya keras untuk mencapai target yang ditetapkan yaitu lima persen. ***
