Tantangan Digitalisasi dalam Sistem Hukum Nasional

PARLEMENTARIA.ID – >

Dari Berkas Kertas ke Kode Biner: Menguak Tantangan Digitalisasi dalam Sistem Hukum Nasional

Dunia bergerak dengan kecepatan cahaya, didorong oleh gelombang revolusi digital yang tak terbendung. Hampir setiap aspek kehidupan kita kini bersentuhan dengan teknologi, dari cara kita berkomunikasi, berbelanja, hingga bekerja. Tak terkecuali sistem hukum, sebuah pilar fundamental negara yang kini dihadapkan pada imperatif untuk bertransformasi. Digitalisasi menjanjikan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas yang lebih baik bagi keadilan. Namun, di balik janji-janji itu, tersembunyi segudang tantangan yang tak bisa dianggap remeh.

Artikel ini akan membawa Anda menelusuri berbagai rintangan yang harus dihadapi sistem hukum nasional kita dalam upaya merangkul era digital. Dari infrastruktur yang belum merata hingga isu etika yang kompleks, mari kita bedah bersama bagaimana hukum berusaha mengejar laju teknologi.

Fondasi Digital yang Kokoh: Infrastruktur dan Keamanan Data

Langkah pertama menuju sistem hukum digital adalah memiliki fondasi yang kuat, yaitu infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Ini bukan sekadar tentang memiliki komputer atau koneksi internet. Kita berbicara tentang ekosistem digital yang terintegrasi, andal, dan mampu mendukung seluruh proses hukum, mulai dari pendaftaran perkara, persidangan daring, hingga penyimpanan putusan.

Tantangan:

1. Kesenjangan Infrastruktur: Di banyak daerah, terutama di pelosok, akses internet masih menjadi barang mewah. Infrastruktur hardware dan software yang usang atau tidak terintegrasi juga seringkali menjadi penghambat. Bagaimana bisa pengadilan di daerah terpencil menjalankan persidangan daring jika listrik sering padam dan sinyal internet putus-putus?
2. Ancaman Siber yang Terus Berevolusi: Ketika data hukum, mulai dari identitas para pihak, bukti-bukti, hingga putusan pengadilan, beralih ke format digital, ia menjadi target empuk bagi serangan siber. Peretasan, ransomware, dan kebocoran data sensitif bisa menghancurkan kepercayaan publik dan mengganggu jalannya peradilan. Menjamin keamanan, integritas, dan kerahasiaan data adalah prasyarat mutlak yang memerlukan investasi besar dan keahlian khusus.

Membangun Jembatan Digital: Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital

Teknologi secanggih apa pun tidak akan berarti tanpa manusia yang mampu mengoperasikannya. Dalam sistem hukum, ini berarti para hakim, jaksa, pengacara, panitera, hingga staf administrasi harus memiliki literasi digital yang memadai.

Tantangan:

1. Resistensi terhadap Perubahan: Tidak semua orang, terutama mereka yang sudah lama berkecimpung dalam sistem konvensional, nyaman dengan perubahan. Ada kekhawatiran tentang kesulitan belajar hal baru, atau bahkan ketakutan bahwa teknologi akan menggantikan peran manusia. Mengubah mindset dan membangun kemauan untuk beradaptasi adalah tantangan psikologis yang tidak mudah.
2. Kesenjangan Literasi Digital: Tingkat pemahaman dan keterampilan digital di antara para penegak hukum bisa sangat bervariasi. Pelatihan yang tidak merata atau kurang komprehensif dapat menciptakan ketimpangan, di mana sebagian bisa memanfaatkan teknologi secara optimal, sementara yang lain tertinggal. Ini bisa menghambat efektivitas sistem digital secara keseluruhan.
3. Keterbatasan Anggaran Pelatihan: Program pelatihan literasi digital yang berkelanjutan dan menyeluruh memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Seringkali, ini menjadi kendala di tengah prioritas anggaran lainnya.

Hukum di Era Digital: Adaptasi Kerangka Regulasi

Sistem hukum yang adaptif adalah kunci keberhasilan digitalisasi. Sayangnya, hukum seringkali berjalan di belakang teknologi. Peraturan yang dirancang untuk era kertas belum tentu relevan atau memadai untuk menghadapi kompleksitas dunia digital.

Tantangan:

1. Regulasi yang Usang: Banyak undang-undang dan peraturan yang ada tidak secara spesifik mengatur isu-isu digital, seperti keabsahan bukti digital, tanda tangan elektronik, kontrak pintar (smart contract), atau yurisdiksi dalam kasus siber lintas negara.
2. Kebutuhan Regulasi Baru: Digitalisasi menuntut pembentukan regulasi baru yang relevan dan futuristik. Misalnya, bagaimana kita mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam proses hukum? Bagaimana memastikan perlindungan data pribadi di tengah derasnya arus informasi (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah langkah awal yang baik, namun implementasinya butuh waktu dan penyesuaian)?
3. Hukum Lintas Batas: Internet tidak mengenal batas negara. Kejahatan siber, transaksi digital, dan pertukaran informasi seringkali melibatkan yurisdiksi yang berbeda. Ini menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum dan kerja sama internasional.

Menjamin Akses dan Keadilan: Isu Inklusivitas dan Kesetaraan

Tujuan utama digitalisasi hukum adalah meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua. Namun, jika tidak dirancang dengan hati-hati, digitalisasi justru bisa memperlebar jurang ketidaksetaraan.

Tantangan:

1. Digital Divide di Masyarakat: Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi. Masyarakat di daerah terpencil, kelompok berpenghasilan rendah, lansia, atau penyandang disabilitas mungkin kesulitan mengakses layanan hukum digital. Ini bisa menciptakan "keadilan digital" yang hanya dapat diakses oleh mereka yang melek teknologi.
2. Desain Sistem yang Tidak Inklusif: Sistem digital yang rumit, tidak ramah pengguna, atau tidak menyediakan opsi multibahasa dapat menjadi hambatan bagi banyak orang. Desain harus mempertimbangkan keberagaman pengguna dan memastikan kemudahan akses.
3. Biaya Akses: Meskipun digitalisasi bertujuan menekan biaya, namun biaya untuk mengakses perangkat, internet, atau bahkan membayar jasa bantuan hukum digital, bisa tetap menjadi beban bagi sebagian orang.

Integritas dan Kepercayaan Publik: Tantangan Etika dan Keabsahan

Aspek fundamental dari sistem hukum adalah integritas dan kepercayaan publik. Digitalisasi harus memperkuat, bukan meruntuhkan, pilar-pilar ini.

Tantangan:

1. Keabsahan Bukti Digital: Bagaimana memastikan keaslian dan integritas bukti digital? Apakah screenshot atau rekaman suara bisa dianggap sebagai bukti yang kuat tanpa adanya metode verifikasi yang standar dan diakui secara hukum? Rantai custody untuk bukti digital menjadi sangat krusial.
2. Bias Algoritma dan Etika AI: Jika AI mulai digunakan dalam analisis kasus atau bahkan rekomendasi putusan, bagaimana kita memastikan bahwa algoritma tersebut tidak memiliki bias tersembunyi yang bisa menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif? Etika penggunaan AI dalam hukum adalah ladang baru yang penuh pertanyaan.
3. Kepercayaan Publik: Masyarakat mungkin skeptis terhadap sistem yang terlalu bergantung pada teknologi. Kekhawatiran tentang privasi, potensi penyalahgunaan data, atau kurangnya sentuhan manusiawi dalam proses peradilan bisa mengikis kepercayaan terhadap institusi hukum.

Menuju Keadilan Digital yang Berkelanjutan

Digitalisasi sistem hukum nasional bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Potensinya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, dan mudah dijangkau sangatlah besar. Namun, seperti perjalanan baru lainnya, ia penuh dengan liku-liku dan tantangan.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan: investasi pada infrastruktur, program pelatihan literasi digital yang masif, pengembangan kerangka regulasi yang adaptif dan futuristik, serta desain sistem yang inklusif dan berpusat pada pengguna. Yang terpenting adalah menjaga integritas dan kepercayaan publik sebagai inti dari setiap inovasi.

Dengan perencanaan matang, kolaborasi lintas sektor (pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan ahli teknologi), serta komitmen kuat, kita bisa membangun sistem hukum digital yang tidak hanya canggih, tetapi juga adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini panjang, namun tujuan akhirnya – keadilan yang lebih baik – layak untuk diperjuangkan.

>