PARLEMENTARIA.ID – Surabaya di Tengah Lonjakan PHK, Langkah Proaktif untuk Kendalikan Dampak Sosial. Intensitas kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia mengalami peningkatan tajam pada tahun 2024, dengan 46 ribu kasus tercatat dari Januari hingga Agustus.
Meski demikian, pengelolaan ketenagakerjaan di Surabaya menunjukkan hasil lebih baik. Di bandingkan daerah lain, menurut Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK).
Anas Thahir, anggota Komisi IX DPR RI, menyatakan bahwa meski angka PHK di Surabaya mencapai 1.000 orang. Tetapi jumlah ini masih lebih rendah di bandingkan daerah lain. Seperti Jawa Tengah yang terdampak oleh sektor tekstil.
“Alhamdulillah, kita mendapat masukan yang cukup menggembirakan. Terutama dalam hal pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya. Coverage kepesertaan, termasuk sektor informal. Sudah sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir usai pertemuan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (5/9/2024).
Anas juga menekankan pentingnya kesiapan Dinas Ketenagakerjaan Surabaya dalam mengantisipasi lonjakan PHK lebih lanjut.
“Yang penting adalah kesiapan dinas tenaga kerja dalam mengendalikan agar PHK tidak terus meningkat,” ungkapnya.
Surabaya Jadi Contoh, DPR RI Bahas UU Lindungi Pengusaha Tekstil
Dalam menghadapi gempuran impor tekstil dari Cina, DPR RI sedang membahas undang-undang untuk melindungi pengusaha tekstil nasional. Dan sekaligus menjaga stabilitas harga bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan pengusaha memiliki daya tahan menghadapi gempuran tekstil impor dari Cina. Namun di sisi lain juga melindungi masyarakat agar tidak terkena dampak lonjakan harga,” jelasnya.
Anas menyoroti perlunya peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia. Yakni, melalui profesionalisme, produktivitas, dan keterampilan untuk berkompetisi secara global dengan negara-negara seperti Cina dan India.
“Kita harus meningkatkan daya saing dengan negara lain seperti Cina dan India. Tanpa itu, kita tidak akan mampu berkompetisi secara global,” pungkasnya.
DPR berharap, dengan pengawasan yang konsisten, kesejahteraan tenaga kerja dan stabilitas industri di Indonesia, termasuk di Surabaya, dapat terus ditingkatkan. (dk/@)
