PARLEMENTARIA.ID – DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang bernilai sebesar Rp28,78 triliun. Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis ini diwarnai dengan kritik tajam dari berbagai fraksi terkait struktur anggaran dan kebijakan pembangunan.
Kritik terhadap Struktur Anggaran
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti porsi belanja rutin yang terlalu besar dibandingkan program pembangunan. Mereka menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD 2026 harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Anggota Fraksi PDIP, Bayu Satya Prawira, menambahkan bahwa meskipun ekonomi Jabar tumbuh sebesar 5,20 persen, sektor padat karya masih tertekan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Keadilan Pembangunan antar Wilayah
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi momentum untuk mengembalikan semangat keadilan pembangunan. Mereka menyoroti ketimpangan pembangunan antara koridor industri di utara yang tumbuh pesat dan wilayah selatan yang masih tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan akses ekonomi rakyat. Anggota Fraksi PKB, Lilah Sahrul Mubarok, menegaskan bahwa keadilan bukan soal siapa yang mendapat dan siapa yang tertinggal, melainkan bagaimana semua daerah tumbuh bersama.
Pentingnya Belanja Produktif
Fraksi Partai Demokrat menyoroti pentingnya memastikan RAPBD 2026 tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disepakati. Mereka menekankan perlunya belanja yang produktif dan berpihak kepada rakyat, seperti infrastruktur dasar, layanan publik, pangan, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Anggota Fraksi Demokrat, Jaenal Aripin, menambahkan bahwa struktur pendapatan daerah masih bisa dioptimalkan.
Presentasi Nota Pengantar APBD 2026
Sebelum rapat paripurna, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Wakil Gubernur Erwan Setiawan menyampaikan nota pengantar Raperda APBD 2026. Total pendapatan daerah mencapai Rp28,78 triliun, dengan belanja sebesar Rp28,49 triliun, penerimaan pembiayaan sebesar Rp380,82 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp666,81 miliar.
Isu Efisiensi dan Kesenjangan
Selain itu, isu efisiensi belanja dan kesenjangan pembangunan menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Berbagai fraksi menekankan perlunya evaluasi kinerja pejabat eselon II dan III serta optimalisasi struktur pendapatan daerah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
Rekomendasi dan Langkah Ke depan
DPRD Jabar menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus pada keadilan pembangunan dan efisiensi belanja. Selain itu, diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran agar dapat menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa APBD 2026 tidak hanya sekadar angka, tetapi juga menjadi wadah untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pembangunan. Dengan kritik dan rekomendasi dari berbagai fraksi, diharapkan APBD 2026 dapat menjadi fondasi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar secara merata. ***
