PARLEMENTARIA.ID – Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji (Erji), mendapat dukungan dari partai politik parlemen maupun non-parlemen pada Pilkada Serentak 2024.
Direktur Center for Development of Economics and Politics (cDep), Mohammad Badaruddin, mengungkapkan bahwa dukungan dari banyak partai politik tersebut membawa tantangan tersendiri bagi pasangan petahana.
“Kepercayaan dan harapan masyarakat Surabaya kepada ErJi sangat kuat. Ini bisa menjadi risiko besar jika ErJi tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut,” tegas Badaruddin, Jumat (30/8).
Badaruddin menjelaskan bahwa ujian pertama bagi ErJi adalah meraih kemenangan melawan kolom kosong dengan persentase di atas 70% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), meskipun survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kepemimpinan mereka.
Namun, Badaruddin mengingatkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja ErJi selama periode pertama, salah satunya terkait masalah Surat Ijo yang hingga kini belum terselesaikan.
“Masih ada kelompok masyarakat yang kecewa, seperti dalam masalah Surat Ijo yang belum dituntaskan dengan baik,” tambah Badaruddin.
Isu Surat Ijo Mencuat
Menjelang Pilkada Serentak 2024, beberapa kelompok masyarakat kembali memperjuangkan isu Surat Ijo, terutama Forum Analisis Surat Ijo Surabaya (Fasis). Mereka bahkan membawa tuntutan ini ke Komisi A DPRD Surabaya, Rabu (14/8).
Ketua Pengawas Fasis, Johniel Lewi Santoso, mengungkapkan bahwa Komisi A mengakui adanya kesalahan dalam pencatatan aset di Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada). Johniel menyebutkan bahwa kesalahan tersebut melibatkan aset seluas 48.600 persil, yang seharusnya milik masyarakat.
“Rekan-rekan dari DPRD sudah mengakui ada kesalahan pencatatan aset. Ini milik masyarakat tapi tercatat salah. Pemerintah kota seharusnya punya cara untuk memperbaiki kesalahan ini,” ujar Johniel setelah rapat dengar pendapat (RDP).
Desakan untuk Menyelesaikan di Tingkat Nasional
Johniel mendesak agar permasalahan Surat Ijo ini difasilitasi oleh Komisi A hingga ke Presiden Joko Widodo. “Kami ingin rekomendasi dari Komisi A agar masalah ini sampai ke Presiden, jika pemerintah kota dan DPRD tidak bisa menyelesaikannya,” kata Johniel.
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meminimalisir kesalahan masa lalu oleh pemerintah kota dan legislatif, yang bisa berdampak hukum.
Beban Politik Bagi ErJi
Badaruddin menambahkan bahwa dukungan dari semua partai politik justru bisa menjadi beban bagi ErJi dalam kepemimpinan periode kedua. “ErJi harus pintar dalam membagi ‘kue’ politik dan ruang strategis kepada partai-partai pendukungnya,” ujar Badaruddin.
Pujian Bagi Kinerja ErJi
Sejumlah partai pengusung ErJi memuji kinerja mereka selama periode pertama. Ketua DPD PKS Surabaya, Johari Mustawan, mengungkapkan bahwa dukungan PKS diberikan karena ErJi dianggap berhasil membawa perubahan signifikan bagi kota Surabaya, termasuk dalam indeks pembangunan manusia, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Begitu juga dengan Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, yang menyatakan dukungan karena melihat ErJi fokus pada pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia selama hampir lima tahun terakhir.
Grogi Lawan ErJi
Menurut Surokim, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, dukungan serentak dari partai politik terhadap ErJi menggambarkan situasi yang unik di Pilwali Surabaya. Ia menyebut bahwa banyak partai besar yang tidak berani mengusung kader mereka sendiri untuk menantang pasangan petahana.
“Parpol akhirnya lebih pragmatis dan memilih untuk mendukung paslon lain daripada mempersiapkan kadernya sendiri,” kata Surokim.
Pragmatisme dan Politik Instan
Surokim menambahkan bahwa pragmatisme ini mencerminkan bagaimana partai politik lebih fokus pada pembagian kekuasaan ketimbang menyiapkan kader yang kompetitif. “Motif utama yang terlihat adalah instan politik demi kepentingan pembagian kekuasaan,” tutupnya. ***
