Parlemen Adalah Bagian Penting Pemerintahan, Ini Penjelasan Lengkapnya

PARLEMENTARIA.ID – Saat Anda menonton berita, membaca koran, atau sekadar berselancar di media sosial, istilah seperti “sidang paripurna,” “pengesahan RUU,” atau “rapat dengar pendapat dengan menteri” mungkin sudah tidak asing lagi. Semua kegiatan itu berpusat di satu lembaga yang menjadi jantung demokrasi sebuah negara: Parlemen.

Banyak orang mungkin menganggap parlemen sebagai gedung megah tempat para politisi berdebat. Anggapan itu tidak salah, tetapi peran parlemen jauh lebih dalam dan fundamental dari sekadar itu. Parlemen adalah representasi suara rakyat, penyeimbang kekuasaan pemerintah, dan arsitek dari aturan main yang berlaku di sebuah negara.

Jadi, apa sebenarnya parlemen itu? Mengapa ia begitu krusial dalam sistem pemerintahan modern? Artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk parlemen, mulai dari pengertian dasarnya, fungsi-fungsinya yang vital, hingga perannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Mari kita bedah bersama!

Apa Itu Parlemen? Membedah Jantung Demokrasi

Secara sederhana, parlemen adalah sebuah badan legislatif yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kata “parlemen” sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno, parlement, yang berarti “pembicaraan” atau “diskusi.” Ini sangat sesuai dengan fungsi utamanya sebagai tempat untuk berdiskusi, berdebat, dan merumuskan kebijakan atas nama rakyat yang diwakilinya.

Dalam sebuah negara demokrasi, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, mustahil bagi jutaan rakyat untuk berkumpul di satu tempat dan membuat keputusan bersama setiap hari. Di sinilah konsep perwakilan bekerja. Rakyat mendelegasikan kedaulatannya kepada sejumlah orang yang mereka pilih untuk duduk di parlemen.

Oleh karena itu, anggota parlemen bukanlah pejabat yang bekerja untuk dirinya sendiri. Mereka adalah wakil rakyat yang memiliki tugas suci untuk menyuarakan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, dan melindungi hak-hak konstituen atau masyarakat di daerah pemilihannya.

Trias Politica: Kedudukan Parlemen dalam Struktur Negara

Untuk memahami di mana posisi parlemen, kita perlu mengenal konsep Trias Politica yang dipopulerkan oleh filsuf Prancis, Montesquieu. Konsep ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (absolutisme).

1. Kekuasaan Legislatif (Membuat Undang-Undang): Inilah ranah utama parlemen. Tugasnya adalah merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi seluruh warga negara dan pemerintah.
2. Kekuasaan Eksekutif (Melaksanakan Undang-Undang): Dipegang oleh pemerintah, seperti presiden, wakil presiden, dan jajaran menterinya. Tugas mereka adalah menjalankan pemerintahan sehari-hari sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif.
3. Kekuasaan Yudikatif (Mengadili Pelanggaran Undang-Undang): Dipegang oleh lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tugas mereka adalah menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Parlemen, sebagai pemegang kekuasaan legislatif, berada dalam posisi yang sangat strategis. Ia tidak hanya membuat “aturan main,” tetapi juga berfungsi sebagai pengawas bagi cabang eksekutif. Hubungan antara ketiga cabang kekuasaan ini dikenal dengan prinsip checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi), yang memastikan tidak ada satu lembaga pun yang menjadi terlalu dominan.

Tiga Fungsi Utama Parlemen: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan

Secara universal, parlemen di seluruh dunia memiliki tiga fungsi inti yang menjadi pilar utama perannya. Mari kita bahas satu per satu.

1. Fungsi Legislasi (Membuat Undang-Undang)

Ini adalah fungsi yang paling dikenal publik. Parlemen adalah “pabrik” undang-undang. Prosesnya kompleks, tetapi secara umum meliputi:

• Inisiasi: Usulan rancangan undang-undang (RUU) bisa datang dari anggota parlemen, komisi, atau dari pemerintah (eksekutif).
• Pembahasan: RUU tersebut akan dibahas secara mendalam di dalam komisi-komisi yang relevan. Di sini, para ahli, akademisi, dan perwakilan masyarakat sering diundang untuk memberikan masukan.
• Debat dan Persetujuan: RUU yang sudah matang akan dibawa ke sidang paripurna (sidang umum) untuk diperdebatkan dan diputuskan. Keputusan biasanya diambil melalui pemungutan suara (voting).
• Pengesahan: Jika disetujui, RUU tersebut akan diserahkan kepada kepala negara (presiden atau raja) untuk ditandatangani dan diundangkan menjadi undang-undang yang sah dan mengikat.

Bayangkan undang-undang sebagai kerangka aturan yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara, mulai dari pendidikan, kesehatan, pidana, hingga bisnis dan lingkungan. Tanpa fungsi legislasi parlemen, sebuah negara tidak akan memiliki landasan hukum yang jelas.

2. Fungsi Anggaran (Menyetujui Keuangan Negara)

Pemerintah butuh uang untuk menjalankan program-programnya, seperti membangun jalan, membayar gaji PNS, dan memberikan subsidi. Sumber uang ini berasal dari mana? Sebagian besar dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

Karena uang itu adalah uang rakyat, pemerintah tidak bisa seenaknya menggunakannya. Di sinilah peran fungsi anggaran parlemen.

• Setiap tahun, pemerintah (eksekutif) wajib menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
• Rancangan ini kemudian diajukan ke parlemen untuk dibahas, dikritisi, dan dinegosiasikan. Parlemen akan meneliti setiap pos pengeluaran, memastikan alokasinya tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
• Setelah melalui pembahasan alot, parlemen akan memberikan persetujuan. RAPBN yang telah disetujui ini kemudian sah menjadi APBN dan menjadi pedoman belanja negara selama satu tahun.

Fungsi ini menjadikan parlemen sebagai “penjaga gerbang” keuangan negara. Mereka memastikan uang pajak rakyat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elite.

3. Fungsi Pengawasan (Mengawasi Jalannya Pemerintahan)

Jika fungsi legislasi adalah membuat aturan dan fungsi anggaran adalah memberi dana, maka fungsi pengawasan adalah memastikan aturan itu dijalankan dengan benar dan dana itu digunakan secara bertanggung jawab oleh pemerintah.

Parlemen bertindak sebagai watchdog atau anjing penjaga terhadap kekuasaan eksekutif. Beberapa instrumen pengawasan yang dimiliki parlemen antara lain:

• Rapat Dengar Pendapat (RDP): Memanggil menteri atau pejabat setingkat untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan atau isu tertentu.
• Hak Interpelasi: Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
• Hak Angket: Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
• Hak Menyatakan Pendapat: Hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air.

Fungsi pengawasan ini sangat vital untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan memastikan pemerintah bekerja secara transparan dan akuntabel kepada rakyat.

Sistem Parlemen di Dunia: Tidak Semua Sama

Meskipun fungsinya mirip, struktur parlemen di berbagai negara bisa berbeda. Secara umum, ada dua sistem utama:

Sistem Unikameral (Satu Kamar)

Parlemen dengan sistem ini hanya memiliki satu majelis legislatif. Proses pembuatan undang-undang menjadi lebih cepat dan efisien karena tidak perlu melalui persetujuan kamar kedua. Namun, risikonya adalah kurangnya peninjauan mendalam sehingga ada potensi lahirnya undang-undang yang kurang matang.

• Contoh Negara: Swedia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat.

Sistem Bikameral (Dua Kamar)

Sistem ini memiliki dua majelis legislatif, yang sering disebut sebagai “majelis rendah” (lower house) dan “majelis tinggi” (upper house).

• Majelis Rendah: Biasanya anggotanya dipilih berdasarkan jumlah populasi. Perannya lebih dominan dalam urusan legislasi dan anggaran. Contoh: House of Representatives (AS), House of Commons (Inggris), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.
• Majelis Tinggi: Anggotanya sering kali mewakili wilayah geografis (negara bagian atau provinsi) atau diisi oleh tokoh-tokoh tertentu. Perannya adalah sebagai peninjau atau penyeimbang, memastikan kepentingan daerah terakomodasi. Contoh: Senate (AS), House of Lords (Inggris), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia.

Keuntungan sistem bikameral adalah adanya proses checks and balances internal dalam legislatif itu sendiri, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih berkualitas. Namun, prosesnya bisa menjadi lebih lambat dan rumit.

Parlemen di Indonesia: Mengenal DPR, DPD, dan MPR

Indonesia menganut sistem presidensial dengan parlemen yang menerapkan sistem bikameral terbatas. Artinya, kekuasaan legislatif terbagi antara dua kamar, tetapi kekuasaan keduanya tidak sepenuhnya setara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah “majelis rendah” dan merupakan lembaga legislatif utama di Indonesia. Anggotanya berasal dari partai politik yang dipilih dalam pemilu. DPR memegang ketiga fungsi utama parlemen secara penuh: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hampir semua undang-undang dan anggaran negara harus melalui persetujuan DPR.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah “majelis tinggi” yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi, dipilih secara independen (bukan dari partai politik). Peran DPD lebih terbatas dibandingkan DPR. DPD dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tersebut. Namun, DPD tidak memiliki kewenangan untuk ikut memutuskan (menyetujui) RUU tersebut menjadi undang-undang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR bukanlah lembaga parlemen permanen, melainkan gabungan dari seluruh anggota DPR dan DPD yang bersidang bersama dalam forum tertentu. Tugas utama MPR adalah:

• Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD).
• Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
• Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Mengapa Keterlibatan Publik dalam Parlemen Itu Penting?

Parlemen bukanlah entitas yang terpisah dari masyarakat. Ia adalah cerminan dari kita semua. Oleh karena itu, efektivitas sebuah parlemen sangat bergantung pada partisipasi aktif dari warga negara.

Bagaimana caranya?

1. Gunakan Hak Pilih: Memilih wakil rakyat yang berintegritas, kompeten, dan benar-benar peduli pada aspirasi Anda adalah langkah pertama dan terpenting.
2. Awasi Kinerja Wakil Anda: Cari tahu siapa wakil rakyat dari daerah pemilihan Anda. Ikuti rekam jejaknya, apa yang ia suarakan di parlemen, dan bagaimana ia memilih dalam isu-isu penting.
3. Sampaikan Aspirasi: Jangan ragu untuk menghubungi wakil rakyat Anda melalui email, media sosial, atau saat mereka melakukan kunjungan kerja (reses) untuk menyampaikan keluhan atau usulan.
4. Ikuti Proses Legislasi: Banyak RUU yang pembahasannya terbuka untuk umum. Manfaatkan ruang ini untuk memberikan masukan.

Demokrasi yang sehat membutuhkan parlemen yang kuat dan akuntabel. Dan parlemen yang kuat hanya bisa terwujud jika ada rakyat yang kritis, peduli, dan aktif mengawasi.

Kesimpulan: Parlemen Sebagai Pilar Demokrasi yang Tak Tergantikan

Dari penjelasan panjang di atas, jelaslah bahwa parlemen bukan sekadar gedung atau kumpulan politisi. Parlemen adalah pilar fundamental pemerintahan demokratis. Ia adalah wadah suara rakyat, pembuat kerangka hukum negara, penjaga keuangan publik, sekaligus pengawas jalannya kekuasaan pemerintah.

Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, parlemen memastikan adanya mekanisme checks and balances yang menjaga negara dari absolutisme dan kesewenang-wenangan. Baik dalam sistem unikameral maupun bikameral, esensi perannya tetap sama: mewakili dan melayani rakyat.

Sebagai warga negara, memahami peran dan fungsi parlemen adalah langkah awal untuk menjadi pemilih yang cerdas dan warga negara yang aktif. Karena pada akhirnya, kualitas parlemen adalah cerminan dari kualitas demokrasi dan masa depan bangsa itu sendiri.